Lulung tiba-tiba menyayangkan Ahok tak dipanggil untuk bersaksi hari ini saat ia membahas soal pengadaan UPS yang tak pernah dibahas sama sekali oleh DPRD. Menurutnya, Ahok benar bahwa UPS memang tak pernah dibahas sama sekali di DPRD.
"Pembahasan UPS itu ada di mana, bener Pak Ahok bilang, ini fakta hukum yang menjadi keterangan kita, bahwa UPS itu tidak pernah dibahas, dan saya membenarkan itu," kata Lulung usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2016) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lulung menilai, ada oknum yang bermain di level eksekutif, yang secara 'misterius' memasukkan nomenklatur dan nomor rekening terkait UPS di RAPBD Perubahan 2014.
"Kok tidak dibahas (tapi) ada nomenklatur. Siapa yang buat nomenklatur, Bappeda. Siapa yang mengeluarkan nomor rekening, BPKAD. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri," tutur Lulung.
"Kalau ini tidak ada, tidak jadi dilelang. Ini pasti ada oknum tangan jahil, itu berkali-kali saya ngomong. Ada aktornya gak? Pasti ada," terangnya.
Menurut Lulung, surat perintah evaluasi RAPBD-P 2014 dari Kemendagri sama dengan laporan dari Ketua DPRD saat itu, Firmansyah. "Artinya siapa yang bahas? bukan kami. Ini fakta hukum persidangan," tutupnya. (rna/imk)