Menkum HAM Perpanjang SK Riau untuk Munas, Kubu Agung Setuju

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan SK perpanjangan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau. SK itu sebagai landasan Munas untuk rekonsiliasi Golkar. Apa kata kubu Agung Laksono?

"Munas Riau memang sudah mati, lalu dihidupkan kembali lewat SK Menkum HAM untuk munas. Ya yang penting tugasnya satu hanya Munas," ucap Sekjen Golkar hasil Munas Ancol, Zainuddin Amali di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Kubu Agung tak lagi mempermasalahkan DPP yang menjadi dasar penyelenggara Munas adalah hasil Munas Riau, meski sebelumnya menolak keras. Di dalamnya Aburizal Bakire sebagai ketua umum dan Agung Laksono wakil ketua umum, serta pengurus lain sebelum terpecah menjadi Bali dan Ancol.

"Dari awal kami itu tujuannya adalah penyelesaian tuntaskan secara menyeluruh tentang perselisihan melalui Munas. Kemudian Munasnya seperti apa, kita serahkan pada tim transisi," ujarnya.

Zainuddin mempercayakan kepada tim transisi untuk menentukan penyelenggara, peserta dan teknis Munas lain yang akan digelar sebelum tahap awal Pilkada tahun ini. Dia juga berharap kubu Ical mengamini tim transisi yang diketuai Jusuf Kalla itu sebagai pengarah.

"Itu tugas tim transisi cari mekanisme supaya Munas nanti berkeadilan, melibatkan semua pihak, dan yang paling penting hasilnya nanti tidak menimbulkan gugatan. Itu yang kita khawatirkan," ucap Zainuddin.

"Tim transisi dia bisa supervisi dan awasi kita, isinya senior semua. Siapa yang ragukan Pak Habibie, Pak JK dan lainnya, sehingga saya punya optimisme mereka akan berfungsi sesuai harapan kita jadi wasit dan fasilitator yang baik," ucap anggota komisi I DPR itu. (miq/imk)