DetikNews
Kamis 28 Jan 2016, 17:06 WIB

Dituntut 9 Tahun Bui, Jero Wacik Memohon Dibebaskan Hakim

Ferdinan - detikNews
Dituntut 9 Tahun Bui, Jero Wacik Memohon Dibebaskan Hakim Mantan Menteri ESDM Jero Wacik (Foto: Hasan Al Habshy/detikFoto)
Jakarta - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik meminta Majelis Hakim membebaskan dirinya dari tuntutan 9 tahun penjara, denda Rp 350 juta dan uang pengganti Rp 18,790 miliar yang diajukan Jaksa KPK. Jero mengklaim tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan dana operasional menteri, memeras anak buah dan menerima gratifikasi.

"Saya memohon kepada Majelis Hakim agar tuntutan 9 tahun penjara dibatalkan, uang pengganti Rp 18,7 miliar juga dibatalkan. Saya mohon dibebaskan dari semua tuntutan dari kasus hukum ini dan nama baik saya dipulihkan," ujar Jero Wacik dalam permohonan nota pembelaan (pleidoi) pribadi yang disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (28/1/2016).

(Baca juga: Dituntut 9 Tahun Bui, Jero Wacik: Saya Keberatan, Saya Tidak Bersalah)

Jero dalam pledoinya memang mengelompokkan pembelaan dalam 3 poin sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa. Baginya tuntutan jaksa berlebihan dan mengada-ada.

"Saya sangat kaget mendengar tuntutan yang dibacakan JPU KPK saya dituntut hukuman penjara 9 tahun dan uang pengganti Rp 18,7 miliar. Tuntutan ini bagi saya tidak masuk akal karena sama persis dengan surat dakwaan," tuturnya.

Pertama, Jero memaparkan soal tuntutan Jaksa yang meyakini dirinya menyalahgunakan DOM sebesar Rp 8,4 miliar saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

"Pembelaan dan bantahan saya, uang Rp 8,4 miliar itu adalah DOM yang saya terima disediakan oleh negara melalu DIPA APBN untuk kelancaran tugas menteri sesuai target dan tujuan yang digariskan," ujar Jero.

Jero menyinggung keterangan Wapres Jusuf Kalla soal disediakannya DOM untuk mencukupi kebutuhan operasional guna menunjang kegiatan menteri. "Kesaksian Pak Wapres jelas menyatakan bahwa DOM disediakan untuk operasional menteri dalam menjalankan tugas. Diberikan lumpsum sesuai diskresi menteri. BPK dan Irjen Kemebudpar tidak pernah (menyatakan) ada temuan pelanggaran DOM 2008-2011," imbuhnya.

Kedua, Jero juga menyangkal dirinya melakukan pemerasan dengan cara memaksa anak buahnya yakni kepala biro dan kepala pusat untuk melakukan pengumpulan duit karena DOM di Kementerian ESDM dianggap tidak mencukupi.

"Apakah karakter kebiasaan saya tukang peras? Bisa dicek karakter itu lewat track record. Memaksa bawahan untuk minta feedback bawahan, itu saya bantah," kata Jero.

Menurut Jero, pengumpulan dana rekanan berupa imbal jasa atau kickback sudah dilakukan sejak awal tahun 2010. Padahal Jero baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada 19 Oktober 2011.

"Jadi pengumpulan kickback sudah terjadi sebelum saya menjabat," tegas dia.

(Baca juga: Dituntut 9 Tahun, Jero Wacik: Kesaksian Pak Wapres Tidak Dipertimbangkan)

Ketiga, Jero juga membantah menerima gratifikasi dari Herman Afif Kusumo saat merayakan ulang tahun di Hotel Dharmawangsa. Menurut Jero, acara pada 24 April 2012 itu merupakan peluncuran buku, bukan perayaan ultah.

"Saya tidak tahu apa-apa tentang biaya, saya tidak urusi. Jadi saya tidak pernah menerima pemberian apapun dari Herman Afif seperti yang dituduhkan. Saya juga tidak memberi benefit kepada saudara Herman Afif," imbuh Jero.
(fdn/hri)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed