Polda Jatim Masih 'Tahan' 11 Pentolan Eks Gafatar

Surabaya - Polda Jawa Timur terus mengawasi dan 'menahan' 11 orang eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Asrama Transito Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur. DPRD Jawa Timur pun tidak ingin sebelas orang itu 'dilepaskan'.

Kompol Suwarno, anggota dari Direktorat Intelkam Polda Jatim saat hearing dengan Komisi E DPRD Jawa Timur menyampaikan, Polda Kalimantan Barat mendapatkan data 35 nama-nama calon menteri, calon gubernur dan wakil gubernur, hingga calon kepala dinas versi eks Gafatar di Mempawah.

"Dari 35 orang, 11 di antaranya berada di tempat pengungsian di Surabaya," kata Suwarno.

Meski menemukan data tersebut, polisi belum bisa menahannya. Alasannya, belum ada pasal yang bisa menjeratnya. "Tidak bisa ditahan karena belum ada pasal-pasal yang menjeratnya," tuturnya.

Sementara itu, Agus Dono anggota Komisi E DPRD Jawa Timur menilai, 11 orang tersebut harus mendapatkan pengawasan khusus agar tidak menabur embrio-embrio ke masyarakat lainnya. Serta ke depan tidak memunculkan aliran-aliran lain.

"Ini sudah bukan persoalan agama lagi, tapi menyangkut ideologi dan sosial kemasyarakatan," kata Agus sambil menambahkan, banyak pengikut Gafatar yang memiliki pendidikan tinggi dan ekonomi kelas menengah ke atas, yang rela menjual aset-asetnya untuk 'hijrah' ke Kalimantan.

Selain itu, dewan juga menyoroti sikap pemerintah terhadap anak-anak eks Gafatar yang membutuhkan pendidikan. Dari 730 pengungsi asal Jawa Timur, sebanyak 234 jiwa adalah anak-anak.

"Dinas Pendidikan juga harus memperhatikan anak-anak pengungsi," kata Benjamin Kristianto, anggota Komisi E lainnya.

Anak-anak eks Gafatar juga harus mendapatkan perlindungan dan tidak menjadi korban bullying di sekolahnya nanti.

"Dinas Pendidikan juga memantau agar anak-anak ini tidak dibullying teman-temannya di sekolah," terangnya.

Menanggapi pernyataan dari anggota dewan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Saiful Rahman berjanji akan memberikan perhatian khusus pada anak-anak eks Gafatar. Serta mempermudah mengikuti Kejar Paket. Pasalnya, selama di Kalimantan, anak-anak tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti di sekolahan pada umumnya.

"Kami akan mempermudah untuk mengikuti Kejar Paket bagi anak-anak yang tidak sekolah," tandas Saiful.

(roi/Hbb)