Ketua DPR: Rakyat Tidak Sia-sia Bayar Gaji untuk Dewan

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin menggenjot kinerja legislasi dewan dengan memotong masa reses dan membatasi kunjungan kerja ke luar negeri. Ade menyebut DPR harus membuktikan produk kinerjanya sehingga rakyat tidak sia-sia membayar pajak untuk dewan.

"Ibu Sekjen menjelaskan dibandingkan di Amerika masa jumlah hari kerja di sana (Kongres AS) 120 hari, kita 180 hari. Australia 69 hari, kita 180 hari. Masa anggota DPR yang masa kerjanya 180 hari dibanding negara itu tidak banyak kemajuan cepat di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran," ucap Ade Komarudin dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Ade mengatakan DPR periode tahun 2016 harus menghasilkan banyak Undang-Undang. Jika pada tahun 2015 hanya bisa selesaikan 3 Rancangan Undang-Undang (RUU), tahun 2016 dengan 180 hari kerja ditargetkan Ade selesai 30-37 RUU.

"Kita ingin hasilkan UU banyak tahun ini sebagaimana diminta publik ke DPR. Dari 3 UU pada tahun lalu, kami sudah pasang target 30-37 UU," ujarnya.

Gebrakan yang ditempuh adalah memotong masa reses dari sebulan menjadi 17 hari, dan melarang kunjungan kerja ke luar negeri kecuali komisi I (bidang luar negeri), BKSAP, Komisi VIII (pengawasan haji) dan panitia khusus.

"Kenapa kami melakukan ini, karena bagian dari pengabdian dewan ke rakyat. Amerika saja yang maju cuma 120 hari, sekarang dewan 180 hari," tutur politisi Golkar itu.

"Artinya rakyat tidak sia-sia bayar gaji untuk dewan," pungkas Ade. (miq/rvk)