Kubu Agung Minta Bantuan Awasi Munas Golkar, Pimpinan KPK: Tidak Bisa

Jakarta - Agung Laksono meminta KPK dan PPATK mengawasi Munaslub Golkar. Namun pimpinan KPK menolak.

"Nggak, nggak. Kami nggak bisa ikut campur tangan kewenangan partai politik. Nggak bisa," ungkap Pimpinan KPK Laode M Syarif di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Agung Laksono sendiri menyatakan pelibatan KPK dan PPATK cukup penting untuk menunjukkan Munas Golkar benar-benar berlangsung transparan. Laode menyatakan lembaga antirasuah yang dipimpinnya itu tidak memiliki kewenangan.

"Ya itu kan omongan beliau (Agung), kami nggak bisa," tegas Laode.

Sebelumnya Agung menyebut, pelibatan KPK dan PPATK dalam Munas Golkar diperlukan untuk menghindari praktik politik uang. Sebab selama ini pemilihan ketua umum Golkar dari masa ke masa identik dengan hal tersebut.

"Proses pemilihannya harus menghindari pragmatisme dan transaksional. Bahkan, saya usulkan kalau perlu disupervisi KPK. Kalau ada ketahuan calon main duit, coret," ujar Agung saat berbincang, Kamis (27/1).


(ear/van)