"Masa kerja dari pada DPP Golkar yang diakui, yaitu DPP Riau itu yang diperpanjang. Supaya ada alasan hukum," ujar JK di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2016).
Sebelumnya, JK telah memerintahkan agar Menkum HAM Yasonna Laoly untuk segera menerbitkan SK menyusul ketemunya titik terang untuk melaksanakan munaslub Golkar pada tahun ini.
"Saya minta Menkum HAM untuk segera menerbitkan SK," kata JK saat pidato sambutan di rapimnas Golkar beberapa waktu lalu.
Lantas bagaimana kalau perpanjangan SK Munas Riau terbentur peraturan?
"Kalau tidak ada aturannya. Kita buatkan aturannya," jawab JK. (fiq/rvk)











































