Kubu Agung Minta Munas Golkar Libatkan PPATK dan KPK, Untuk Siapa?

Jakarta - Dua kubu di Partai Golongan Karya mengisyaratkan sepakat menggelar Musyawarah Nasional untuk mengakhiri konflik. Namun kubu Agung Laksono meminta Munas Golkar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

Agung Laksono mengatakan, pelibatan KPK dan PPATK itu penting untuk menunjukkan bahwa Munas Golkar benar-benar berlangsung transparan. Tak hanya itu, pelibatan dua lembaga tersebut perlu untuk menghindari praktik politik uang, yang selama ini kerap diidentikkan mewarnai pemilihan ketua umum Golkar dari masa ke masa.

"Proses pemilihannya harus menghindarkan pragmatisme dan transaksional. Bahkan, saya usulkan kalau perlu disupervisi KPK. Kalau ada ketahuan calon main duit, coret," ucap Agung Laksono saat berbincang, Kamis (27/1/2016).

Agung pro terhadap regenerasi Partai Golkar dalam Munas, sehingga dia dan Aburizal Bakrie tidak akan maju lagi sebagai calon ketua umum. Namun tak cukup mensyaratkan kader-kader berusia muda, tapi juga harus punya kemampuan.

"Dalam Munas memilih nahkoda baru, tidak hanya simbol kemudaan tapi juga PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela)," ujarnya.

Begitu juga dengan mekanismenya. Meski belum disepakati, Agung berharap tidak ada kendala berarti karena yang terpenting adalah demokratis tidak ada agenda setting, transparan, setara dan adil bagi kedua kubu.

"Ini momen terbaik untuk membangun kembali partai," papar Agung.

Lalu siapa saja yang akan mencalonkan diri dalam Munas?

"Menurut catatan saya ada nama Priyo Budi Santoso, Idrus Marham, Zainuddin Amali, Ade Komarudin, Airlangga Hartanto, Mahyudin, Agus Gumiwang, Agun Gunanjar, Gusti Iskandar, Fadel Muhammad dan Indra Bambang Utoyo," jawab Agung.

(bal/erd)