Begini Skenario Kepesertaan Munaslub Golkar Menurut Agung Laksono

Jakarta - Ketua umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono setuju dengan pelaksanaan Munas untuk rekonsiliasi yang diputuskan dua kubu Partai Golkar. Namun secara teknis masih ada kendala soal mekanisme Munas yang akan diterapkan. Apa pendapat Agung Laksono?

"Kalau bisa satu hari saja, jangan bermalam. Kalau pagi dibuka malam ditutup, acaranya tunggal memilih ketua umum. Soal kepesertaan supaya tidak menimbulkan ribut-ribut di dalam Munas, maka seminggu sebelumnya sudah harus clear," ucap Agung Laksono, Rabu (26/1/2016) malam.

Agung menegaskan prinsip paling penting dari Munas ini adalah penyelenggara dan pesertanya berasal dari dua kubu, yaitu hasil Munas Ancol dan Bali. Begitu juga mekanismenya harus berlangsung adil, transparan dan setara.

Sementara soal kepesertaan terkait pemilik suara yaitu DPD I dan DPD II, Agung mengungkap ada dua skenario yang bisa diterapkan agar sama-sama diterima kubu Aburizal maupun Agung sendiri.

Skenario pertama, dualisme kepengurusan Golkar di tingkat DPD I (provinsi) maupun DPD II (kabupaten/kota), diselesaikan secepatnya sebelum Munas digelar. Artinya, DPD I dan DPD II menggelar musyawarah menentukan satu kepengurusan hingga nanti menjadi peserta tunggal Munas.

"Idealnya dua DPD disatukan dari bawah. Jadi bottom up," ujar Agung.

Skenario kedua, pengurus DPD tingkat I dan II dari kedua kubu langsung dilibatkan seluruhnya sebagai peserta Munas. Namun jumlahnya akan sangat banyak, Agung menyebut bisa mencapai 1.600 orang.

"Prinsipnya kesetaraan. Ini harus betul-betul terurai dan terstuktur dalam kepanitiaan dan kepesertaan," kata Agung.

Setelah kepesertaan disepakati, maka dilakukan verifikasi bersama-sama. Agung mengingatkan agar pengurus DPD I dan II yang lewat dari dua periode, tidak diikutkan sebagai peserta Munas.

"Ini nggak sehat karena maksimal dua periode. Jadi kalau penyatuan, mereka tidak bisa diikutsertakan," ucap Agung.

Agung juga meminta soal mekanisme lewat Munaslub atau Munas apapun, tidak perlu dipersoalkan. Agung menyebut ada tim 5 yang sudah ditunjuk kubu Agung sebelumnya untuk rekonsiliasi, namun belum disambut kubu Ical.

Kesepakatan juga ditempuh dengan arahan dari tim transisi yang diketuai Jusuf Kalla. "Di samping ikut memberikan arahan atau kebijakan, (tim transisi) juga supervisi proses ini untuk menjamin demokratis," lanjutnya.

"Ini momen yang baik bagi Partai Golkar dan generasi muda. Kami sudah bertarung setahun lebih, sekarang kita hantar ke momen yang baik untuk perbaiki partai dan memilih nahkoda baru," ucap mantan Ketua DPR itu.

Lalu kapan kira-kira waktu yang tepat untuk Munas?

"Kalau bisa bulan Maret, kalau tidak ya April. Supaya banyak waktu mengadapi Pilkada. Kalau semua syarat sudah terpenuhi baik dari kepanitiaan, penyelenggara, SC, OC, kepesertaan, kalau sudah selesai, apalagi yang ditunggu?" jawab Agung. (miq/van)