.webp)
"Kita ingin perusahaan kita itu go public, supaya saya bisa dapat auditor pengawas gratis. Dan juga lebih profesional kan, untuk transparansi ya bukan cuma untuk uangnya saja gitu," ujar Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (26/1/2016).
Hari ini Ahok mengadakan pertemuan dengan perwakilan pihak Indonesia Stock Exchange (IDX) terkait peranan dan kontribusi dari Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal Indonesia. Suami Veronica Tan tersebut meminta masukan mengenai BUMD-BUMD milik DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya contoh Bank DKI harusnya bisa go public, Jakpro juga harusnya bisa. Kita juga coba apa Food Station Tjipinang juga bisa untuk menguasai sembako," imbuhnya.
Dengan masuk ke bursa saham, bukan berarti Ahok ingin BUMD go public besar-besaran. Maksud go public yang diinginkannya agar ada kontrol sosial.
"Tapi tentunya go public yang kecil ya, supaya kita tetap bisa mengontrol karena ini untuk fungsi sosialnya ada. Terus TransJ apakah bisa go public nggak?" tutur Ahok.
Meski begitu, tidak semua BUMD milik Pemprov DKI semua akan dibuka Ahok ke publik. Ada beberapa BUMD yang diutamakan oleh Ahok.
"Kalau MRT kan belum hasil, sayang kalau go public sekarang. (Yang diutamakan) saya kira bisa bank DKI, bisa Ancol. Bisa juga Jakpro," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Dalam kesempatan itu Ahok juga mengungkapkan bahwa Dirut PT Jakarta Propertindo (Japro) Abdul Hadi akan diganti. Sejumlah direksi BUMD yang bergerak di bidang infrastruktur dan properti tersebut memang ada yang mengundurkan diri.
"Iya mungkin diganti. Karena dia mungkin mau pindah ke tempat yang lain. Mungkin minggu depan (pergantiannya)," kata Ahok. (ear/fdn)
