Desakan tersebut disampaikan para pengurus PPP di Surakarta yang berkumpul di kediaman pribadi tokoh senior PPP, Mudrick S Sangidoe, di Solo, Selasa (26/1/2016). Pertemuan itu dihadiri para pengurus PPP kedua kubu di tingkat kota/kabupaten se-Surakarta. Hadir juga Sekretaris DPW PPP Jateng (versi Djan Faridz), Suryanto.
Mudrick dalam pengantar keterangan pers mengatakan bahwa kader di bawah sudah jenuh dengan konflik berkepanjangan. Dia menilai konflik internal PPP kali ini adalah konflik paling buruk dan paling memuakkan sepanjang sejarah partai tersebut. Sudah lebih dari setahun, partai tersebut tidak memikirkan ummat Islam yang telah menyalurkan aspirasi dalam partai tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Desakan juga disampaikan oleh Suryanto, Sekretaris DPW PPP Jateng (versi Djan Faridz) dan Wakil Ketua DPD PPP Kota Surakarta (versi Romy). Keduanya mendesak Djan - Romy bertemu lebih dulu, menunjuk penengah, lalu membuat kesepakatan. Apakah nanti akan dilanjutkan dengan muktamar atau cukup dengan kesepakatan, yang penting bertemu dulu.
Desakan juga disampaikan oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Sragen, Rus Utaryono; Ketua DPC PPP Kota Surakarta, Menik Wuryandari; dan Ketua PPP Kabupaten Klaten, Mukhlis. Menurut mereka, jika tidak segera mengambil langkah cepat untuk islah maka PPP akan masuk jurang kehancuran karena tidak sempat mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2019 yang sudah dekat.
"Mari islah, selesaikan persoalan sendiri. Jangan libatkan pihak luar. Jangan biarkan pemerintah, dalam hal ini Menkumham, kembali masuk dalam konflik internal karena sejak awal kita semua menyadari bahwa pemerintah adalah bagian dari pusaran konflik ini," ujar Rus Utaryono.
Desakan keras disampaikan Ketua DPD PPP Kabupaten Karanganyar (versi Romy), Romdhoni. Ditegaskannya bahwa muktamar atau tidak, bukan kuncinya. Yang terpenting adalah bersedia bertemu secepatnya. "Kalau keduanya sulit ketemu, dua-duanya diminta segera keluar dari partai agar kader lain bisa menyelesaikan," tegasnya.
"Segera bertemu, harus itu. Pilih hakam (penengah adil) yang bisa diterima kedua pihak. Kalau masih mengaku Islam, pasti tidak akan menolak. Kalau tetap menolak maka saya setuju keduanya diminta segera mundur dari kader atau dikeluarkan dari partai. Saat ini kuncinya cuma itu, mau terbuka menerima islah atau PPP hancur," ujar Amin Wahyudi, Ketua DPC PPP Kabupaten Klaten.
(mbr/trw)











































