DPD Tolak Perang dalam Penyelesaian Blok Ambalat

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak penyelesaian masalah Indonesia dan Malaysia mengenai Blok Ambalat dengan cara perang. Namun, mereka mendesak pemerintah bersikap lebih tegas dalam diplomasi."DPD mendesak pemerintah bersikap tegas pada pihak Malaysia dan memperkuat diplomasi disegala bidang dengan berpegang pada prinsip hukum internasional yang berlaku," kata Wakil Ketua DPD Irman Gusman dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa, (8/3/2005).DPD juga mendesak segera diselesaikannya pembangunan rambu suar di Karang Munarang yang terletak di wilayah RI.Sementara itu, Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengatakan, pemerintah tidak boleh tergesa-gesa bertindak frontal. "Perang itu jalan terakhir sebagai kelanjutan diplomasi yang gagal. Tindakan frontal dapat mengganggu hubungan baik bilateral ke depan. Padahal, kita punya kesamaan," kata dia.Karena itu, lanjut La Ode, harus dilakukan diplomasi yang elegan dan tetap berada di koridor hukum. Dalam hal ini yang penting pendirian pemerintah RI harus tegas, bahwa itu adalah wilayah Indonesia.Namun anggota DPD asal Kalimantan Timur Nur Syamsyah Hadis mengatakan, rakyat Kaltim siap memobilisasi diri untuk mempertahankan NKRI apapun risikonya."Kalau penjelasan Malaysia tidak bisa diterima dalam proses diplomasi manfaatkan saja senjata dari pada berkarat. Tapi itu pendapat pribadi," katanya. (umi/)