.webp)
Hal itu terlihat dari jalannya Rapat Komisi A yang membidangi organisasi di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2016). Perwakilan daerah menyampaikan pandangan umumnya.
Salah satunya adalah Sekretaris DPD I Sumatera Utara Sodrul Fuad. Menurutnya, Munaslub baru bisa diadakan jika Ical sudah mengundurkan diri.
"Berdasarkan AD/ART, munas atau munaslub tidak bisa terselenggara karena tidak ada 2/3 DPD I yang menginginkannya. Hanya bisa satu yang memungkinkan, yaitu jika Bang Ical mengundurkan diri," kata Sodrul dalam rapat itu.
"Harus kita serahkan ke Bang Ical. Masih banyak yang mencintai Bang Ical," tambahnya.
Sementara itu, perwakilan DPD I Maluku Utara menyatakan mendukung Munaslub dengan alasan agar kubu Agung tidak lebih dahulu mengadakan Munas. Dia pun ogah disebut sebagai pengkhianat Ical.
"Setuju munalub, tinggal siapa yang menyelenggarakan. Kalau tidak, mereka akan adakan munas. Ini sangat berbahaya. Munaslub bukan mengkhianati munas Bali atau Pak Ical," ujarnya.
Penolakan tegas atas Munaslub disampaikan perwakilan DKI Jakarta. Itu karena tidak ada alasan jelas kebutuhan Munaslub.
"Apa alasannya? Apa kesalahan pimpinan kita? DKI Jakarta tidak akan dukung munaslub," ucapnya.
Meski begitu, Banyak pula DPD I yang menyerahkan hasilnya ke DPP atau ketum. Seperti Sumbar, Kalbar, dan Yogyakarta.
"Apapun hasilnya, asalkan sesuai dengan AD/ART. Kita serahkan ke rapimnas ini," kata perwakilan Yogyakarta
Forum rapat komisi ini awalnya tertutup, namun di tengah keberjalanannya, awak media diminta masuk. Di kursi pimpinan rapat, ada Nurdin Halid, Yorry Raweyai, Rambe Kamarul Zaman, dan lain lain.
(imk/erd)
