Kubu Ical Sebut Legal Standing Jadi Ganjalan Munaslub Golkar

Jakarta - Gagasan Munaslub Golkar dari Aburizal Bakrie 'goyang' di tengah-tengah Rapimnas karena mayoritas DPD I menolaknya. Ada apa di baliknya?

Ketua Penyelenggara Rapimnas Golkar, Nurdin Halid mengatakan bahwa keputusan untuk Munaslub memang tidak mudah. Salah satu yang jadi ganjalan adalah soal legal standingnya nanti. Siapa yang akan menjadi penyelenggara, apakah pengurus hasil Munas Riau atau Munas Bali.

"Munaslub, legal standing mana? Riau atau Bali? Ini harus dipecahkan. Kalau tidak Munaslub, legalnya keputusan pengadilan," kata Nurdin di JCC, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Dia menuturkan bahwa pengurus hasil Munas Riau sudah mengadakan dua Munas yaitu Bali dan Ancol. Pengurus hasil Munas Ancol lalu dibatalkan oleh MA.

"Kalau putuskan munaslub, apa dasarnya? Bisa rawan digugat orang. Harus ada clearance dulu," ujar mantan bos PSSI ini.

Termasuk clearance dari pemerintah? "Iya. Penyelesaian politik, bukan hukum," jawabnya.

Nurdin sendiri mengklaim sebagai pendukung Munaslub. Menurutnya, itu sebagai kunci penyelesaian konflik Golkar.

"Saya cenderung bahwa kita harus munaslub. Supaya kerikil organisasi harus diselesaikan," ucap Nurdin.

(imk/erd)