"Doktrin Golkar adalah wajib mendukung pemerintah menuju terciptanya kesejahteraan rakyat. Teman-teman di daerah merasakan, lebih efektif bila mendukung pemerintah," kata Waketum Golkar kubu Ical, Nurdin Halid di arena Rapimnas, JCC, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).
Lalu, apakah dukungan ke pemerintah itu juga akan diikuti dengan masuk ke kabinet Jokowi-JK?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di parlemen, Golkar akan tetap kritis meski mendukung pemerintah. Idrus menuturkan bahwa dengan mendukung, maka Golkar bisa berkontribusi dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
"Kita juga terlibat kontribusi beri pemikiran, pembuatan kebijakan. Golkar yang dukung pemerintah terlibat, berkontribusi, ketika ada kebijakan, bertugas untuk mengawasi, mengontrol, dan memberi kritikan di pelaksanaannya. Itu mekanisme ke depannya," ujarnya.
Idrus memastikan bahwa tidak ada masalah dengan Koalisi Merah Putih soal keinginan Golkar mendukung pemerintah. Bahkan, Golkar ingin menggagas semua parpol memberi dukungan ke pemerintah.
"Golkar menggagas, dan bersama dengan partai lain, memperkuat ukhuwah parpoliah. Kita sudah bicara dengan Sekjen PDIP, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, PKS. Kepentingan bangsa ke depan, menuntut komunikasi politik yang lebih produktif. Di sana kita bicara gagasan untuk kepentingan bangsa ke depan," ucap Idrus. (imk/Hbb)











































