Amandemen UUD '45 dan GBHN Juga Akan Dibahas di Rapimnas Golkar Versi Ical

Jakarta - Wacana menghidupkan kembali GBHN lewat amandemen UUD 1945 sedang ramai diperbincangkan dan menimbulkan pro-kontra. Wacana ini rencananya akan dibahas di Rapimnas Golkar yang diadakan oleh kubu Aburizal Bakrie.

Rapimnas yang dimulai pada malam ini, Sabtu (23/1/2016) akan diikuti oleh 500 peserta dari seluruh Indonesia.  Namun, kader dari daerah yang hadir dan meramaikan di Jakarta Convention Center diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 orang.

Ketua Steering Committee Freddy Latumahina mengatakan bahwa Rapimnas kali ini juga akan mendiskusikan penataan sistem ketatanegaraan. Salah satu topiknya adalah terkait amandemen UUD 1945.

"Tentang amandemen, sekjen mengkhususkan diri untuk melakukan penataan sistem kenegaraan. Kita bicara amandemen UUD 1945," kata Freddy.

Golkar sudah pernah menyusun visi Indonesia 2045. Tahun 2045 dipilih karena tepat 100 tahun Indonesia merdeka.

Sekjen Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham mengatakan bahwa memang perlu ada kajian soal penataan sistem tata negara itu. Hal tersebut akan dibicarakan di Rapimnas.

"Tentang perlunya kajian penataan sistem ketatanegaraan kita. Bagaimana GBHN, bagaimana MPR, perlunya penataan sistem tata negara kita," ujar Idrus.

(dra/dra)