Krisis Blok Ambalat, DPR akan Temui Parlemen Malaysia

Jakarta - Badan Kerjasama Antar Palemen (BKSAP) DPR, Rabu (9/3/2005) berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan parlemen di sana. Kedatangan kali ini akan memprioritaskan pembahasan mengenai blok Ambalat. Pembicaraan lain yang juga akan didiskusikan yakni penanganan TKI ilegal.Demikian diungkapkan Ketua Tim delegasi BKSAP DPR Abdul Gafur dalam jumpa pers di Gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (8/3/2005). "Besok kami akan kesana dan dalam pembicaraan nanti kita akan mengedepankan pendekatan secara emosional karena Indonesia dan Malayasia sama-sama satu rumpun melayu" ujarnya.Menurutnya nanti saat bertemu dengan parlemen Malaysia, pihaknya akan menyampaikan ketegasan sikap pemerintah RI untuk kasus blok Ambalat."Kami juga akan bertemu dengan pemerintah Malaysia apakah itu Perdana Menteri Abdullah Badawi ataupun deputinya untuk menyampaikan sikap bahwa Indonesia bersikap tegas dan tidak akan main-main. Kita juga akan menegaskan bahwa tidak akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional karena kita memang tidak ingin kehilangan Ambalat seperti kasus Sipadan-Ligitan" papar politisi Golkar ini.Selain membicarakan Ambalat delegasi DPR RI juga akan menyinggung soal penanganan TKI ilegal oleh Malaysia. "Kita minta TKI ilegal yang bekerja disana diperlakukan secara manusiawi, karena mereka bukanlah kriminal dan kami juga akan menanyakan kenapa Malaysia tidak mengambil tindakan tegas terhadap majikan yang mempekerjakan mereka" tegas Ketua DPP Partai Golkar ini.Selain itu Abdul menambahkan kedatangan delegasi DPR RI juga untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan Malaysia. "Kita tidak ingin hubungan yang selama ini sudah terjalin baik menjadi terganggu" serunya.Tim yang beranggotakan 9 orang ini menurutnya akan berangkat ke Malaysia atas biaya sendiri. "Karena ini sifatnya mendadak maka kami memutuskan untuk menanggung biaya sendiri apalagi memang ini tidak dianggarkan dalam BKSAP". Tim delegasi yang dipimpin Abdul Gafur ini terdiri dari Markum Singodimejo, FPG, Yoris Raweyai, FPG, Marissa Haque, PDIP, Atte Sugandhi, FPD, Yusuf Faisal, FPKB, Murfachri Harahap, FPAN, Anton Maskur, FBPD dan Bulyan Royan, FPBR. (ism/)