Karena itu saat muncul isu bus jemputan PNS DKI akan dihapus, R sedih. Bagi dia bus jemputan nyaman dinaiki, mengantarkan dia dan PNS lain ngantor pergi dan pulang ke rumah. Tidak ada juga bullying untuk PNS muda yang baru bergabung dan ikut naik.
"Tidak ada yang namanya kursi bus itu kursi milik kita karena kita sudah lama, nggak ada itu," terang R yang ditemui saat menunggu bus jemputan di depan balai kota DKI, Jakarta, Jumat (22/1/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita kekeluargaan di dalam bus. Kita bersyukur dapat fasilitas bagus dari Pemprov. Saya nggak setuju berita seperti itu. Fitnah itu. Bejat lah bahasanya, saya nggak setuju berita seperti itu. Yang ngomong seperti itu harus banyak istighfar saja," terang pria yang tinggal di Bekasi ini.
Kemudian soal iuran, menurut dia, uang yang digunakan untuk membeli makanan setelah upacara atau untuk sumbangan mereka yang mengalami musibah.
"Kalau pun ada itu buat iuran. Misal beli snack setelah apel atau upacara, atau buat sumbangan pas waktu ada orang meninggal atau nikahan, gitu. Jadi nggak ada iuran atau pungli. Sebenarnya kayak arisan. Buat kepentingan bersama. Iurannya kesepakatan bersama," jelas dia.
Lalu bagaimana soal orang non PNS naik bus? "Ya nggak boleh, sudah ada daftarnya. Di dalam bus juga ada yang jaga. Walaupun bayar juga gak boleh," terang pria yang sudah lebih dari dua puluh tahun menjadi PNS ini. (dra/dra)











































