Kubu Agung: Kader-kader Golkar Daerah Ingin Munas

Jakarta - Usulan tim transisi Partai Golkar untuk menyelenggarakan Munas masih ditentang oleh kubu Aburizal Bakrie. Namun seruan untuk menyelenggarakan Munas rupanya sudah santer diteriakkan oleh kader Golkar di daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP Golkar Munas Ancol, Priyo Budi Santoso. Pihaknya mendukung penuh upaya tim transisi untuk menyelenggarakan Munas sebagai langkah rekonsiliasi partai.

"Jadi saya kira penting bagi kita semua. Sebetulnya DPP I dan DPD II ini sudah bicara semua, yang stuck cuma di Jakarta. Di bawah ini sudah banyak yang pingin Munas," tandas Priyo di kediaman Agung di Jl Cipinang Cimpedak II no 23, Jakarta Timur, Jumat (22/1/2016).

Sebagai kader 'partai beringin' dan mewakili kubu Agung, Priyo memberikan penegasan bahwa pihaknya mematuhi keputusan mahkamah partai yang diketuai oleh Prof Muladi yang telah membentuk tim transisi dengan ketua Jusuf Kalla dan pelindungnya BJ Habibie.

"Kedua kami patuh untuk menyelenggarakan Munas selambatnya bulan Maret 2016. Ketiga, kami gembira tim transisi akan menyelenggarakan rapat memberikan jalan masuk menyelenggarakan munas," sambung mantan ketua fraksi Golkar ini.

Priyo pun mempersilakan kubu Aburizal untuk menyelenggarakan Rapimnas Munas Bali. Namun dia mengatakan kubu Munas Ancol telah melaksanakan Rapimnas lebih dulu pada bulan Desember 2015.

"Kami harap gayung bersambut untuk menyelenggarakan Munas yang diselenggarakan tim transisi yang sangat kami hormati," tandasnya.

"Kami mohon maaf tidak bisa datang Rapimnas karena diselenggarakan oleh kubu Bali," sambung Priyo.

Dengan adanya tim transisi, Priyo menyebutnya sebagai jalan tengah untuk mengakhiri konflik Golkar. Ia pun melihat Munas ini sebagai kesempatan kedua kubu untuk bersatu.

"Inilah saatnya hilangkan perbedaan dan mudah-mudahan bisa menghilangkan egoisme masing-masing. Hari ini kepengurusan Ancol dicabut, Riau per kemarin dicabut, Bali tidak pernah diSK'kan. Maka keputusan MPG menugaskan tim transisi ini terobosan hukum karena satu-satunya yang punya legal standing," tuturnya. (imk/tor)