Gugatan Benny Mamoto Ditolak, Eks Bendum PDIP Jadi Gubernur Sulut

Jakarta -
Dalam persidangan dengan agenda dismiissal yang digelar di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (22/1/2016), majelis hakim konstitusi menganggap Benny Mamoto tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Alasannya, selisih suara antara Benny Mamoto dan Olly Dondokambey sebesar 39,8 persen. Jauh lebih tinggi dari ketentuan pasal 158 UU Pilkada.



"Bahwa jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, berdasakan data agregat per kecamatan adalah 2.557.933 jiwa dengan demikian berdasarkan pasal 158 ayat 1 huruf b UU no 1 2015, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan terkait adalah paling banyak 1,5 persen," kata hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum.

"Bahwa perolehan suara pemohon adalah sebanyak 389.463 suara  sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 647.252 suara sehingga selisih suara pemohon dengan pihak terkait adalah 257. 789 suara, setara dengan 39,8 persen  sehingga perbedaan suara melebihi batas  maksimal. Sehingga berdasarkan ketentutan pasal 158 pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan gugatan," jelas hakim Gede Palguna.



Oleh karena itu, majelis hakim konstitusi bersepakat untuk menolak gugatan yang diajukan Benny Mamoto. Sehingga, Olly Dondokambey secara otomatis tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Utara.

"Mengadili, menyatakan, satu mengabulkan eksepsi  termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Dua permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK, Arief Hidayat membacakan amar putusan. (kha/asp)