Presiden Jokowi Tegaskan Tak Boleh Ada Pesan Sponsor dalam Pengusulan UU

Jakarta - Pemerintah membahas sejumlah undang-undang yang akan diusulkan masuk ke program legislasi nasional (prolegnas). Sebanyak 12 undang-undang akan menjadi usulan pemerintah tahun ini.

"Presiden berikan arahan bahwa yang terbukti adalah kualitas, bukan kuantitas. Presiden tekankan bahwa undang-undang betul-betul demi kepentingan rakyat tak boleh pesan sponsor," kata Menkum HAM Yasonna Laoly di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016).

Rancangan undang-undang atau pun rencana revisi yang diusulkan pemerintah harus lewat satu pintu, yakni Kemenkum HAM. Sehingga pemerintah akan satu suara dalam menyusun regulasi.

"Nanti kami meminta misalnya RUU penyelenggaraan pemilu, paket pemilu itu kalau boleh pemerintah yang kerjakan. Termasuk rencana undang-undang pemilihan kepala daerah. Kami meminta supaya undang-undang minerba yang selama ini usul DPR bisa diambil pemerintah agar bisa selesai cepat," papar Yasonna.

Sebanyak 12 rancangan undang-undang akan menjadi usul pemerintah tahun ini. Sedangkan untuk tahun lalu ada 37 usulan.

Pemerintah juga akan ambil alih rancangan undang-undang yang belum selesai dibahas DPR. Ada sedikitnya 14 RUU tahun lalu yang saat ini sudah masuk pembahasan tingkat satu di DPR.

(bag/jor)