Hal ini diminta mengingat latar belakang Aidul dari akademisi dan tak pernah menangani kasus peradilan. Salah satu yang mengkritisi ini dari Fraksi PKB Baharudin Nasori.
"Kami berharap komisioner KY itu bukan mencari panggung pencitraan. Tapi, komisioner ini benar-benar menjaga martabat hakim. Anda yang belum pengalaman jadi hakim, belum pernah menangani peradilan, kasus bagaimana yang akan dilakukan," ujar Baharudin di ruang Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana laporan hakim yang nakal. Ini tugas berat. Menjaga pengawasan hakim. Karena KY itu menjaga martabat, bukan malah menjatuhkan martabat," tutur Baharudin.
Kemudian, pertanyaan dari fraksi PKS yang diwakili Sukamta. Dia mengatakan sebagian masyarakat masih pesimis bila perkara masuk ke pengadilan. Apalagi masyarakat kelas bawah. Hal ini menurutnya yang perlu diubah.
"Di trias politica, kekuasaan kehakiman ini kekuasaan yang merdeka. Tak bisa diintervensi. Tapi, citra umumnya, masyarakat itu takut dan pesimis kalau masuk ke pengadilan. Nah, KY ini punya peran luar biasa untuk membenahi situasi ini," ujar Sukamta yang menggantikan sementara Jazuli Juwaini.
Sukamta meminta rencana Aidul dalam satu periode ke depan untuk dipresentasikan.
"Apa yang menjadi modal saudara, bagaimana rencana-rencana sehingga Anda bisa ikut membenahi persoalan ini, kira-kira apa yang Anda bayangkan, lima tahun mendatang," sebutnya. (hty/asp)











































