.webp)
Saat fit and proper test, Jaja dicecar berbagai pertanyaan dari anggota Komisi III. Salah satunya dari anggota Fraksi PAN, Daeng Muhammad.
Daeng mempertanyakan rencana terobosan Jaja agar KY bisa menjadi lembaga penjaga martabat hakim. Ia tak ingin persoalan antar KY dengan Mahkamah Agung (MA) yang sering muncul bisa dihilangkan.
"Ketika Komisi Yudisial dibentuk, saya sebetulnya menaruh harapan. Saya ingin tanya apa yang ingin dibawa Pak Jaja untuk KY? KY itu menjaga martabat hakim. Saya ingin betul-betul KY itu concern bagaimana menjaga perilaku kehakiman, KY ini institusi kehakiman," tutur Daeng di ruang Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya muter-muter di Jawa Barat, ada perilaku ada rumor kalau jaksa ketemu hakim, apapun bisa diselesaikan. Ini benar atau enggak Pak Jaja? Fungsi KY buat saya harus penting seperti itu," tuturnya.
Kemudian, dari Fraksi NasDem, Akbar Faisal melihat Jaja kurang layak berada di ruangan Komisi III untuk mengikuti fit and proper test. Alasan Akbar karena Jaja yang merupakan incumbent komisioner periode lalu. Akbar melihat peran Jaja belum terlihat ketika menjadi komisioner periode lalu.
"Mohon maaf, tapi saya harus katakan kalau Anda tak layak duduk di sini. Karena Anda pernah di KY, saya tidak pernah tahu pikiran-pikiran Anda. Mana pikiran-pikiran kritik soal kehakiman Anda?" tutur Akbar.
Dia meminta agar Jaja berani menghadapi publik dengan melontarkan kritikan bila memang ada kesalahan dalam etika hakim. Salah satu yang disinggung adalah keberanian Jaja untuk mengkritik MA.
"Saya tidak Anda itu siapa? Saya tak pernah dengar kritikan Anda. Apa Anda berani menghadapi Mahkamah Agung dalam berpendapat? Kalau enggak, mendingan Anda balik ke kampus aja pak. Apa yang Anda tawarkan kalau saya sendiri tidak tahu," ujar Akbar.
Akbar tak ingin Jaja seperti segelintir anggota DPR yang hanya berdiam diri namun memakan gaji sebagai pejabat negara.
"Ada 560 anggota dewan. Kita dengarkan hanya beberapa bersikap, hanya segelintir. Lebih banyak diam-diam. Kemudian duduk di Monas, di Ancol, lebih banyak pulang duduk, pulang kaya raya. Saya tidak ingin Anda seperti itu," sebut Akbar.
Lalu, dari anggota dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid. Dia mempertanyakan ideal anggaran yang diperlukan KY untuk memaksimalkan lembaganya.
"Berapa sih anggaran yang cukup untuk meningkatkan kapasitas Komisi Yudisial. Berapa idealnya yang diperlukan anggaran KY?" sebut Jazilul. (hty/asp)
