Bentuk Panja 'Papa Minta Saham', Komisi III: Untuk Back Up Jaksa Agung

Jakarta - Pembentukan Panja penanganan hukum kasus Freeport yang ditangani Kejagung disebut merupakan usulan dari Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman. Politisi Partai Demokrat itu menyebut bahwa Panja bisa menjadi amunisi bagi Kejagung.

Dalam catatan hasil Raker bersama Jaksa Agung M Prasetyo, Komisi III memutuskan akan membuat Panja kasus 'papa minta saham'. Kasus pemufakatan jahat yang diusut Kejagung itu melibatkan eks Ketua DPR Setya Novanto.

"Ini disebut-disebut nama saya yang mengusulkan. Idenya gini, setelah rapat kemarin nampaknya fokusnya kasus Freeport ini. Kami mendapat gambaran ini kasus yang sangat dahsyat," ungkap Benny beragumen saat raker di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2016) malam.

Hal tersebut, kata Benny, dikarenakan ada nama-nama tokoh besar yang terlibat. Seperti Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, dan pengusaha besar Reza Chalid. Ini terkait dengan rekamanan pertemuan eks Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Reza Chalid, dan Novanto.

"Karena melibatkan gajah-gajah politik, kami takut jaksa agung atau kejaksaan tidak cukup memiliki political capacity. Makanya kami nilai perlu membentuk panja bahkan saya usulkan pansus untuk membentuk jaksa agung agar memiliki amunisi yang kuat untuk kasus ini," klaim Benny.

"Ini untuk memback up jaksa agung. Sebab ada nama-nama besar disebut di TV. Ada Presiden, Wapres, Menko Polhukam, dan pengusaha besar yang sangat kuat disebut-sebut," sambungnya.

Panja yang sempat menimbulkan debat saat raker itu pun dipastikan Benny bukan untuk mengganjal proses hukum yang sedang ditangani Kejagung. Fungsi pengawasan diklaim menjadi alasannya.

"Konteksnya untuk mendukung. Jika politik kena angin di tengah jalan, hukumnya yang jalan. Kalau hukum yang kena angin, politiknya yang jalan," tukas Benny. (elz/imk)