Menkum Yasonna: Golkar dan PPP, Cepatlah Islah

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan pemerintah menginginkan islah kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pendekatan politik melalui islah dianggap sebagai solusi terbaik dibanding tetap berkutat pada jalur hukum.

"Kita dorong rekonsiliasi di antara semua, PPP dan Golkar kita dukung sama-sama duduk bersama membuat perdamaian untuk islah. Kalau di Golkar melalui munas, PPP melalui muktamar islah, itu sudah sesuai mekanisme partai," ujar Yasonna saat dihubungi, Rabu (20/1/2016).

Menurutnya, sengketa kepengurusan di Golkar antara Munas Bali dan Munas Ancol serta dua kepengurusan di PPP antara Muktamar Surabaya dan hasil Muktamar Jakarta, malah merugikan kedua partai. Terlibatnya para senior untuk mengupayakan islah sambung Yasonna harus dihargai pihak yang berselisih.

"Kita pemerintah sependapat dengan muktamar islah dan munas bersama, karena lebih menyelesaikan masalah ketimbang hukum, karena sekarang baik munas Bali maupun munas Ancol tidak ada legalitasnya. Kepengurusan Riau juga sudah melewati masa yang ada, maka secepatnya dilakukan islah supaya nanti tahapan pilkada dapat diikuti kedua belah pihak," imbuh Yasonna.

Upaya perdamaian di Golkar memang digagas Mahkamah Partai yang membentuk tim transisi. Namun kubu Aburizal Bakrie menolak digelarnya Munas yang paling lambat digelar tim transisi pada Maret 2016.

Sementara itu Romahurmuziy yang terpilih jadi ketum PPP hasil Muktamar Surabaya mengupayakan muktamar islah melalui kepengurusan Muktamar Bandung. Tapi upaya ini ditolak mentah-mentah Ketum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz.

"Dulu pendekatan politik digunakan di pilkada, pendekatan politik harus dua-dua mengajukan hal yang sama, pendekatan bersama ini yang harus lebih baik hasilnya. kita  minta kenegarawanan masing-masing, pemerintah tidak menginginkan partai cerai berai," tegas Yasonna. (fdn/tor)