Revisi UU Terorisme, Komnas HAM: Jangan Beri Kewenangan Intelijen Menangkap!

Jakarta - Pasca serangan tembakan dan bom di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis pekan lalu, muncul desakan agar pemerintah dan DPR merevisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme. Pihak yang mendesak revisi berpendapat bahwa Undang-undang tersebut tidak memberikan ruang bagi intelijen dan penegak hukum melakukan tindakan apabila sudah ditemukan indikasi kuat seseorang melakukan kegiatan terorisme.

Saat ini, rencana revisi UU terorisme itu masih menimbulkan pro dan kontra, ada yang mendukung namun tak sedikit menolak. Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution mengingatkan agar Pemerintah berhati-hati sebelum memutuskan untuk merevisi UU Terorisme.

"Revisi UU bukan untuk memberikan kewenangan bagi intelijen melakukan penangkapan. Bukan berarti intelijen memiliki kekuatan menjadi penegak hukum. Karena penegak hukum tetap dalam koordinasi Polri," kata Maneger melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/1/2016).

Pemerintah, kata Maneger, harus menyediakan cukup ruang dan waktu untuk menyerap serta mendengar aspirasi publik. Ada beberapa prinsip pokok sekiranya dilakukan revisi UU nomor 15 tahun 2003 agar pemberantasan tindak pidana terorisme tidak menjadi kontraproduktif.

Maneger memberikan beberapa masukan yang perlu diatur secara lebih detail dalam Revisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pertama, aparat kemanan atau penegak hukum diberikan keleluasaan terukur untuk melakukan tindakan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga operasi di lapangan betul-betul terukur dan publik pun diberi ruang untuk bisa menilai independensi dan profesionalitas aparat kepolisian.

Kedua, ketika aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme melakukan salah sasaran penindakan, maka diperlukan rehabilitasi. Aparat penegak hukum berkewajiban meminta maaf kepada keluarga korban salah sasaran penindakan dan kepada publik serta dibarengi dengan melakukan rehabilitasi secara terbuka. Caranya, negara memberikan ganti untung yang laik terhadap korban salah sasaran penindakan penegak hukum.

Ketiga, memberikan kewenangan terukur terhadap pihak kepolisian untuk dapat menangkap atau menahan terhadap terduga teroris atau kombatan yang berasal dari sejumlah daerah konflik. Indikasinya, untuk kombatan luar negeri misalnya, bisa dilihat dari rekam jejak perjalanan orang tersebut di Kementerian Luar Negeri. Orang tersebut bisa dimintai keterangan terlebih dahulu. Jika dianggap sudah clear baru bisa dilepas. Langkah ini dipandang sebagai upaya pencegahan adanya penyebaran ideologi radikal dan kemungkinan perekrutan anggota baru. Langkah ini sudah diterapkan di sejumlah negara-negara maju.


Keempat, penegasan terkait kerja dan wewenang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selama ini, kerja BNPT dinilai campur aduk antara pengambil kebijakan, supervisi, dan operasional. Kendati begitu, pemerintah harus menegaskan klasifikasi ancaman keamanan nasional dan pihak-pihak yang melakukan tindakan atas ancaman tersebut. Harus ditegaskan mana-mana yang masuk dalam kategori ancaman yang mengganggu keamanan nasional, sehingga nanti bisa ditentukan pihak mana yang melakukan penindakan. Namun, semangat dari revisi UU ini harus tetap mengedepakan upaya law enforcement dan penghormatan terhadap HAM. Artinya leading sector-nya adalah pihak kepolisian.

Kelima, pengaturan anggaran melalui APBN. Artinya pembiayaan personil dan operasi penanganan terorisme oleh BNPT dan Polri-Densus 88 hanya oleh APBN. Sehingga rakyat melalui DPR dan lembaga negara pengawas lainnya memiliki ruang untuk mengawasi independensi dan profesionalitas BNPT dan Polri-Densus 88 dalam penanganan terorisme. Dengan demikian kinerja BNPT dan Polri-Densus 88 itu terkontrol. Ini untuk kepentingan kedaulatan hukum Indonesia. (erd/tor)