Ketua MUI Temui Wapres JK Cari Solusi Berantas Radikalisme

Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam pertemuan itu dibahas mengenai upaya memberantas radikalisme di tanah air.

"Beliau (JK) tadi banyak memberi gambaran bahwa memang radikalisme itu bukan dari kita, itu kata Pak Wapres. Bukan dari dalam negeri, tapi dari luar negeri," ujar Maruf di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (19/1/2016).

"Dan radikalisme itu berimbas ke negara kita. Karena itu harus ada kontra radikalisme dan harus ada juga deradikalisme bagi orang yang terkena," sambungnya.

Bicara soal penanganan teroris, Maruf setuju saja jika dibuat penjara khusus bagi terpidana terorisme. Tetapi seperti yang dijelaskannya tadi, yang terpenting adalah meluruskan pemahaman soal terorisme dan radikalisme.

"Saya kira enggak masalah kalau penjara (khusus teroris). Tapi arahnya bagaimana melakukan, mengendalikan mereka, meluruskan pahamnya, yaitu dengan deradikalisasi. Tapi kalau yang belum kena, kita harus ada gerakan-gerakan kontra radikalisme itu. Jangan sampai dipenjara malah tambah (radikal)," ucapnya.

MUI selama ini, lanjut Maruf, terus melakukan deradikalisasi terhadap para terpidana di penjara. Dia juga setuju usulan JK agar MUI menghidupkan kembali tim penanggulangan terorisme di MUI.

"Kalau diomongin saja kata Pak JK susah. Mereka itu orang yang tidak takut mati, tidak takut dipenjara. Jadi satu-satunya jalan mengubah pemikirannya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pendekatan agamis dan dialog," jelasnya.

Terkait soal revisi Undang-undang Terorisme, MUI lebih setuju pada pendekatan untuk pencegahan dan antisipasi

"Tapi kalau pada tindakan yang baru terduga kemudian sudah ditembak, tentu kita tidak setuju, harus dipastikan dulu. Terduga sudah ditangkap, mungkin majelis ulama kurang sependapat. Mungkin kriminal apapun asasnya praduga tak bersalah. Jadi itu yang kita pegang," jelas Maruf.

Maruf menambahkan, dalam pertemuan itu JK juga memberikan gambaran tentang kepincangan ekonomi yang dihadapi dunia sekarang. Menurut JK, permasalahan utama saat ini adalah distribusi dan pemerataan.

"Sekelompok kecil menguasai aset atau kekayaan yang besar. Sedangkan sekelompok besar hanya menguasai kekayaan yang kecil. Itu menjadi masalah yang harus diatasi," ucapnya. Ketidakmerataan ekonomi ini harus diatas karena bisa menimbulkan kecemburuan dan ketidakstabilan sehingga menjadi potensi munculnya radikalisme. (fiq/hri)