.webp)
"Saksi-saksi yang dipanggil Ranta Soeharta, Miriam Budiarti, Eka Putra Septiawan, Yuyun Ningsih," ucap Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Selasa (19/1/2016).
Dalam agenda pemeriksaan di KPK Ranta Soeharta selaku Sekda Pemprov Banten, Miriam Budiarti selaku manajer keuangan PT BGD, Eka Putra selaku staf Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, sedangkan Yuyun Ningsih selaku pegawai honorer Sekwan bagian PPH DPRD Banten. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk Ricky Tampinongkol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Obrolan saya terakhir itu tanggal 30 (November) itu. Pemaparan tentang bagaimana proses akuisisi," kata Rano saat itu.
Ricky ditangkap KPK pada tanggal 1 Desember 2016. Ricky sebenarnya sempat bercerita pada Rano tentang adanya permintaan duit dari anggota DPRD Banten tentang pendirian Bank Banten tersebut tetapi Rano mengaku telah melarangnya.
"Saya sudah memberikan keterangan tentang bagaimana proses bank, kemudian apakah benar ada permintaan, saya sudah sampaikan betul ada permintaan, tapi jelas sudah saya larang, intinya pada itu saja," ucap Rano.
Dalam kasus ini Ricky sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 2 anggota DPRD yaitu SM Hartono, dan Tri Satriya. KPK mencium adanya ketidakberesan dalam pembahasan APBD terkait hal tersebut. Akhirnya KPK melakukan OTT dan menangkap 3 orang tersebut saat hendak bertransaksi duit haram.
Saat itu mereka tengah melakukan serah terima duit USD 11.000 dan Rp 60 juta terkait pembentukan Bank Banten. Hartono dan Tri diduga sebagai penerima suap dan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Sementara itu, Ricky diduga sebagai pemberi suap dan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (dhn/aan)
