"Titik api sudah mulai muncul lagi. Segera antisipasi jangan sampai meluas. Kita semua harus bergerak. Jangan sampai asap datang lagi-Jkw," tulis Jokowi lewat akun Twitter-nya @jokowi seperti dikutip detikcom, Selasa (19/1/2016).
Baca juga: Jokowi: Pangdam dan Kapolda Tak Mampu Atasi Kebakaran Hutan, Copot!
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun meminta semua pihak, terutama petinggi TNI dan Polri di wilayah yang rentan kebakaran hutan untuk menjadi garda terdepan dalam penanggulangan masalah itu. Jika para petinggi TNI dan Polri di wilayah tersebut tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan, maka akan dicopot dari jabatannya.
Presiden Jokowi saat jumpa pers pembentukan Badan Restorasi Gambut (Rusman/Setpres) |
Baca juga: Jokowi Tegaskan 2016 Tidak Boleh Ada Kebakaran Hutan dan Lahan Lagi
"Saya sudah janjian sama Kapolri dan Panglima TNI, ada reward and punishment. Yang terbakar semakin banyak, semakin gede, ganti, copot! Dari atas sampai ke bawah. Yang baik, tentu saja dipromosi. Ini kita kerja betul-betul kerja. Karena kemarin kita hampir di tiap lapangan. Jika pelaksanaan kurang, sampaikan ke BNPB. Karena BNPB enggak punya pasukan. Yang punya pasukan di TNI dan Polri. Gubernur backup anggaran, bupati, wali kota backup anggaran. Janjian saya dengan Panglima TNI dan Kapolri itu," sambungnya.
Jokowi juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki dan menata ekosistem. Badan non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini selama 5 tahun ke depan direncanakan bisa memulihkan kurang lebih 2 juta hektare. Masa tugas BRG akan habis pada 31 Desember 2020.
Baca juga: Presiden Jokowi Bentuk Badan Restorasi Gambut
"Kita juga harus lakukan perbaikan dan penataan ekosistem. Sekarang sudah punya Badan Restorasi Gambut. Langsung bekerja. Karena ini juga dilihat internasional," kata Jokowi. (hri/fdn)












































Presiden Jokowi saat jumpa pers pembentukan Badan Restorasi Gambut (Rusman/Setpres)