Jokowi: Pangdam dan Kapolda Tak Mampu Atasi Kebakaran Hutan, Copot!

Jakarta - Presiden Joko Widodo tak mau peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang berdampak kabut asap pada 2015 kemarin terulang lagi. Dia pun meminta semua petinggi TNI dan Polri di wilayah yang rentan kebakaran hutan untuk menjadi garda terdepan dalam penanggulangan masalah itu.

"Tahun 2015 memberikan pelajaran bagi kita semua betapa kita pontang panting, jungkir balik karena api yang sudah membesar di semua daerah dan lokasi. Jumlah titik api yang begitu banyak dalam satu provinsi. Fakta 2015 betul-betul memberikan dampak yang sangat parah di daerah," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan itu di hadapan ratusan petinggi TNI dan Polri dari wilayah rentan kebakaran hutan dan lahan, mulai dari Kodam, Kodim, Korem, Polda, Polres dan Polsek di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin  (18/1/2016). Hadir juga para pemangku kepentingan lain mulai dari BMKG, BPPB dan pejabat pemerintah daerah.

Jokowi menegaskan pentingnya pendeteksian dini terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dia meminta agar pihak TNI dan Polri bertanggung jawab mengatasi ini.

"Oleh sebab itu, tahun ini enggak mau kita seperti 2015 kemarin. Early warning, deteksi, pencegahan, kuncinya ada di situ. Jangan biarkan api sampai bergerak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau saya di daerah, TNI, Polri, dibackup BNPB. Yang namanya Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim, sampai ke bawah, Koramil, Polsek, semua digerakkan untuk mencegah ini. Tidak ada kata-kata tidak. Begitu api muncul kejar dia," tegas Jokowi.

Jokowi pun memberi ultimatum. Jika para petinggi TNI dan Polri di wilayah tersebut tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan, maka akan dicopot dari jabatannya.

"Saya sudah janjian sama Kapolri dan Panglima TNI, ada reward and punishment. Yang terbakar semakin banyak, semakin gede, ganti, copot! Dari atas sampai ke bawah. Yang baik, tentu saja dipromosi. Ini kita kerja betul-betul kerja. Karena kemarin kita hampir di tiap lapangan. Jika pelaksanaan kurang, sampaikan ke BNPB. Karena BNPB enggak punya pasukan. Yang punya pasukan di TNI dan Polri," tegas Jokowi.

"Gubernur backup anggaran, bupati, walikota backup anggaran. Janjian saya dengan Panglima TNI dan Kapolri itu," tambahnya. (jor/Hbb)