Mendagri Laporkan Evaluasi Pilkada Serentak ke DPR, Ini Hasilnya

Jakarta - Pelaksanaan Pilkada serentak di 264 daerah telah selesai digelar yang secara umum berlangsung lancar, namun tak sedikit juga didapati temuan gangguan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan evaluasi Pilkada itu kepada Komisi II DPR.

"Pemungutan suara berlangsung di 8 provinsi, 222 kabupaten dan 34 kota. Seharusnya 269 daerah, karena 5 daerah terjadi penundaan. Tapi (kabupaten) Fak-fak tanggal 16 Januari sudah dilaksanakan, 27 Januari di Kalteng juga sudah bisa dilaksanakan Pilkada," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengan komisi II DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2015). Rapat dipimpin Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman.

Tjahjo menyebut untuk 3 daerah yang hanya ada satu pasangan calon, pelaksanaan Pilkadanya juga berlangsung lancar dengan mayoritas memilih 'setuju'. Untuk pengamanan, secara umum berlangsung baik meski ada beberapa kasus menimpa kantor KPU ataupun Pemda.

"Partisipasi pemilih secara nasional dari data Kemendagri rata-rata 60 persen dari target KPU 67 persen. Tingkat partisipasi pemilih paling rendah dari 264 di Kota Medan, daerah lain ada 70 persen lebih," terang Tjahjo.

"Dukungan anggaran Pilkada dari APBD cukup tercukupi meski jumlah alokasi bervariasi sesuai kemampuan keuangan daerah," imbuhnya.

Tjahjo lalu membeberkan beberapa masalah yang mencuat dalam Pilkada serentak, rata-rata masalah yang sama dengan Pilkada sebelumnya. Di antaranya daftar pemilih, keterlambatan distribusi logistik khususnya di Papua.

Lalu pemilih yang tak dapat surat undangan ke TPS sehingga menuai konflik seperti di Manggarai Barat, alat peraga yang masih terpasang sampai pemungutan suara, aparat pemerintah yang tidak netral, politik uang dan lainnya.

"Masih ada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral. Ada 16 yang ada bukti-buktinya, kita follow up dengan KemenPAN," ucap Tjahjo. (bal/tor)