Keserakahan Pejabat Negara dan Daftar Orang yang Dicabut Hak Politiknya

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 17 Jan 2016 12:45 WIB
Ilustrasi (ari/detikcom)
Jakarta -
Mahkamah Agung (MA) menutup polemik soal keabsahan pencabutan hak politik seorang terdakwa. Lewat putusan kasasi terhadap Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, MA semakin menegaskan pencabutan hak politik adalah sah dan sesuai hukum yang berlaku.

"Masyarakat harus dilindungi dari keserakahan para pejabat negara yang seharusnya mengayomi dan melayani rakyat," demikian alasan pencabutan hak politik Ade-Nurlatifah yang tertuang dalam putusan MA.

Berikut daftar orang yang dicabut hak politiknya di kasus korupsi, sebagaimana dikumpulkan detikcom, Minggu (17/1/2016):

1.  Luthfi Hasan Ishaaq (LHI)



Saat menjadi Presiden PKS yang juga anggota DPR, LHI terseret kasus korupsi. Setelah melalui proses hukum yang panjang, LHI lalu dihukum 18 tahun penjara dan hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut.

2. Irjen Djoko Susilo
Saat menjabat Kakorlantas Polri, Irjen Djoko bermain anggaran pengadaan barang simutalor SIM dengan nilai puluhan miliar rupiah. Atas perbuatannya, Irjen Djoko dihukum 18 tahun penjara. Selain itu, MA juga mencabut hak politik Djoko untuk dipilih dalam jabatan publik.

3. Anas Urbaningrum
Saat menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan anggota DPR, ia bermain proyek anggaran negara sehingga negara dirugikan. Usai diproses secara hukum, Anas dihukum 14 tahun penjara dan hak politik Anas untuk dipilih dalam jabatan publik juga dicabut.

4. Ratu Atut



Saat menjadi Gubernur Banten, Ratu Atut menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar untuk mengatur berbagai sengketa pilkada di Banten. Atas perbuatannya, Ratu Atut selain dihukum 7 tahun penjara, MA juga mencabut hak politik Ratu Atut. 

5. Rina Iriani Sri Ratnaningsih
Bupati Karanganyar, Jawa Tengah ini juga tidak luput dari vonis pencabutan hak politik. Rina terlibat kasus korupsi penyalahgunaan subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2007-2008 untuk proyek perumahan Griya Lawu Asri (GLA) dengan nilai Rp 11 miliar.

Atas perbuatannya, Rina diganjar MA selama 12 tahun penjara. Tidak hanya itu, hak politik Rina juga dicabut.

6. Bonaran Situmeang
Bonaran Situmeang menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar agar dirinya dimenangkan sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Ia dihukum 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, di tingkat banding inilah hak politik Bonaran dicabut. Kasus ini masih berproses di kasasi.

7. Pasutri Ade Swara-Nurlatifah
Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya yang juga anggota DPRD setempat, Nurlatifah memeras pengusaha yang akan investasi di daerahnya sebesar Rp 5 miliar. Oleh sebab itu, MA menjatuhkan pidana 7 tahun penjara untuk Ade dan 6 tahun penjara untuk Nurlatifah. Keduanya juga tak luput dari hukuman pencabutan hak politik. 

8. Pasutri Romi Herton-Masyito



Wali Kota Palembang, Romi Herton dan istrinya, Masyito menyuap Ketua MK Akil Mochtar agar dirinya dimenangkan sebagai wali kota. Atas perbuatan keduanya, Romi dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan Masyito 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta juga mencabut hak politik keduanya. Vonis ini telah berkekuatan hukum tetap.

9. Rusli Zainal
Gubernur Riau Rusli Zaial diadili dalam kasus korupsi PON dan perizinan kehutanan. Oleh MA, Rusli dihukum selama 14 tahun penjara. Selain itu hak politik Rusli juga dicabut.
(asp/kha)