Tim Transisi Disebut Ilegal, MPG: Jangan Menuduh, Kita Ingin Satukan Partai

Jakarta - Anggota Mahkamah Partai Golkar Andi Mattalatta menampik tudingan kepengurusan Aburizal Bakrie yang menyebut putusan MP membentuk tim transisi, ilegal. Andi menegaskan tim transisi dibentuk justru untuk mempersatukan partai.

"Jangan saling menuduh, tim transisi ini tujuannya menyatukan partai. Kita ingin partai bersatu," ujar Andi saat dihubungi Sabtu (16/1/2016) malam.

Andi menegaskan tidak ada institusi di dalam Golkar yang 100 persen legal. Sebab kepengurusan hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono sudah dicabut surat keputusannya oleh Menkum HAM.

"DPP Munas Bali ditolak pendaftarannya, DPP Munas Riau sudah lewat masa berlakunya. Ini ibarat benang kusut kita harus mencari institusi yang paling kurang persoalannya. Karena itu putusan kita menghimpun semua komponen," sambungnya.

Tim Transisi hasil bentukan MP Golkar menurut Andi diberi tanggung menggelar Munas rekonsiliasi yang paling lambat terlaksana pada Maret 2016. Munas ini jadi jalan satu-satunya menyatukan dua kepengurusan yang selama ini berselisih.

"Munas bersama harus netral dan diakui bersama," ujarnya. "Tujuan kami mempersatukan Partai Golkar," tegas Andi.

Penolakan terhadap tim transisi disuarakan kubu Ical. Melalui Waketum Nurdin Halid, kepengurusan Munas Bali menyatakan tidak akan mematuhi putusan MP. '

"Kita tidak akan patuhi keputusan MP. kita konsisten penegakan hukum AD/ART, keputusan MP ilegal," tegas Nurdin terpisah.  


(fdn/fdn)