Selain di DPR, KPK Juga Geledah Kantor Dirjen Bina Marga Kementerian PU

Selain di DPR, KPK Juga Geledah Kantor Dirjen Bina Marga Kementerian PU

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jumat, 15 Jan 2016 17:50 WIB
Selain di DPR, KPK Juga Geledah Kantor Dirjen Bina Marga Kementerian PU
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - KPK melakukan serangkaian penggeledahan hari ini terkait kasus suap pengamanan proyek di Kementerian PU yang melibatkan anggota komisi V dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Selain melakukan penggeledahan di DPR, KPK juga menggeledah kantor Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.

"Geledah hari ini dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan TPK suap kepada anggota DPR terkait suap Kementerian PUPR, penyidik KPK menggeledah di tiga lokasi," kata Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jumat (15/1/2016).

Tiga tempat yang digeledah adalah, beberapa ruangan di komisi V DPR, kantor Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di Kebayoran Baru, Jaksel dan kantor PT Windu Tunggal Utama di Blok M. Di DPR, tim melakukan penggedahan di empat ruangan, yakni ruang kerja Damayanti, ruang kerja Budi Supriyanto yang juga merupakan anggota komisi V dari fraksi Partai Golkar dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi V DPR dari PKS Yudi Widiana Adia serta ruang sekretariat fraksi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat akan menggeledah ruang kerja Wakil Ketua komisi V, tim penyidik KPK sempat beradu mulut dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri memprotes tim KPK membawa serta anggota Brimob bersenjata lengkap saat melakukan penggeledahan.

"Penggeledahan sampai saat ini masih berlangsung. Kecuali PT WPU yang sudah selesai tadi pukul 16.00 WIB dan penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik," jelas Yuyuk.

KPK telah menetapkan 4 orang tersangka termasuk Damayanti Wisnu Putranti. Dia diduga menerima suap dari seorang perantara pengusaha. Uang panas itu disinyalir untuk melicinkan sebuah calon proyek infrastruktur di Kementerian PU.

Damayanti disangka telah menerima uang suap dengan total Sing$ 33 ribu untuk pengamanan proyek pembangunan jalan di Ambon.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Muljono mengaku tidak tahu menahu soal kasus suap terkait proyek di kementeriannya. Basuki berharap kasus di KPK tidak akan menyeret lembaganya.

"Ini saya lagi sakit, mudah-mudahan tidak terkait PUPR. Mudah-mudahan," kata Basuki kepada detikcom di Entikong, Kalimantan Barat.

(Hbb/faj)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads