Risikonya Besar, Bila SBY Hanya Cari Popularitas Soal Ambalat

Yogyakarta - Persengketaan perairan Ambalat antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia memang serius. Risikonya sangat besar, bila SBY hanya ingin mencari popularitas dari kasus Ambalat ini, seperti yang disangkakan sejumlah pihak. Demikian pendapat pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Ichlasul Amal kepada wartawan di kantor di gedung Pasca Sarjana UGM, Jl Teknika Utara, Yogyakarta, Senin (7/3/2005). "Tidak akan seperti itu, karena risiko dan eksesnya akan besar sekali. Cost-nya besar sekali," demikian Amal.Saat itu, Amal ditanya mengenai apakah ketegangan soal Ambalat ini untuk membelokkan masalah dalam negeri lainnya, seperti kenaikan harga BBM, yang mendatangkan penolakan masyarakat. Sebab, sebelumnya beredar selentingan bahwa kasus ini hanya trik pemerintah untuk mendongkrak popularitas SBY yang saat ini turun gara-gara kenaikan harga BBM itu. Selanjutnya, Amal juga menilai, ketegangan Indonesia dengan Malaysia ini tidak sampai menimbulkan konfrontasi atau peperangan. "Saya kira tidak akan sampai ke sana (perang - red) karena risikonya juga terlalu besar," kata Amal. Yang harus di pahami, kata Amal, bahwa SBY itu adalah orang militer, sehingga bagaimana pun juga bila sudah menyangkut prestise dari militer Indonesia, maka reaksi itu pasti akan muncul pula. "Kalau soal integritas wilayah, di mana pun juga pasti ada kaitannya dengan prestige militer. Walapun dengan tetangga kalau sudah menyangkut hal itu, prestige-nya pasti akan muncul," katanya.Dia mengatakan, sejauh ini kedua negara sebagai militer sudah menunjukkan operasi-operasi pada level-level saling show of force. Namun sebagai militer, maka bila ada sesuatu yang menyangkut integritas wilayah pasti langsung akan bereaksi. Tetapi tidak akan terjadi peperangan antara keduanya.Menurut pakar hubungan internasional UGM itu, secepatnya masalah tersebut harus diselesaikan. Untuk penyelesaian diplomatiknya akan sama seperti kasus Ligitan dan Sipadan tapi tidak akan dibawa ke mahkamah internasional. "Tidak mungkin dibawa ke mahkamah internasional, tapi diselesaikan di tingkat Asean sangat dimungkinkan," kata dia. Amal menilai kasus Ambalat ini lebih berdasarkan pada perhitungan secara ekonomis. Setelah Ligitan-Sipadan lepas dari Indonesia dan menjadi milik Malaysia, maka otomatis batas wilayah juga bergeser. Namun bergesernya batas oleh Malaysia itu juga terlalu panjang dan hanya berdasarkan pada peta yang dibuat sendiri.Selain itu, yang menjadi konsesi Malaysia saat ini juga terlalu luas padahal konsesi itu belum tentu menghasilkan seperti yang diharapkan. Namun Malaysia sudah memberikan konsesi kepada perusahaan Shell untuk mengeksplorasinya. (asy/)