.webp)
Di pertemuan ini, kepengurusan PPP Muktamar Surabaya menyatakan sebagai hasil kepengurusan Muktamar VII Bandung. Acuannya, setelah SK kepengurusan Muktamar Surabaya dicabut Kemenkumham, maka kembali lagi ke Muktamar VII Bandung.
Emron Pangkapi yang bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum mengatakan Muktamar Islah merupakan solusi terbaik dalam konflik ini. Presiden Jokowi diklaimnya menyambut baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emron menjelaskan, solusi adanya Muktamar Islah karena kepengurusan Muktamar Jakarta juga tak disahkan Kemenkumham. Maka diperlukan terobosan hukum agar persoalan ini segera tuntas.
Status sebagai Plt Ketum pun tak terlepas karena Ketua Umum PPP Muktamar Bandung Suryadharma Ali masih dalam proses hukum.
"Muktamar Islah adalah satu-satunya solusi, karena Muktamar Surabaya sudah dibatalkan. Dan, perlu diketahui Muktamar Jakarta tak disahkan SK karena tak memenuhi AD/ART partai karena tak dilaksanakan tahun 2015," sebutnya.
Kemudian, ia tak lupa juga menyampaikan fatwa sesepuh sekaligus Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair atau Mbah Moen. Menurutnya, Mbah Moen juga setuju soal Muktamar Islah karena dinilai paling efektif dalam penyelesaian konflik dua kepengurusan ini.
"Hingga saat ini forum yang paling efektif islah adalah melalui muktamar. Kepemimpinan PPP itu kolektif kolegial. Sesuai AD/ART, Majelis Syariah memberikan fatwa dan keputusannya bersifat kolektif dan kolegial," tuturnya.
Selain Emron, kepengurusan PPP Muktamar Bandung yang diterima Jokowi antara lain Ketua Majelis Pertimbangan Zarkasih Nur, Wakil Ketua Mahkamah Partai Mukhtar Aziz (Watua Mahkamah Partai), Sekjen Romahurmuziy, Anggota Mahkamah Partai Aisyah Amini, dan Anggota Mahkamamah Partai Arman Remy.
(hty/imk)
