.webp)
"Setelah sinyal damai dari Presiden Jokowi tentang itu kami meyakini langkah menyelenggarakan munas adalah langkah yang tidak terelakkan lagi. Kecuali orang-orang yang berpikiran merusak Golkar lah yang tidak menyetujui jalan menyelesaikan persoalan Golkar melalui Munas," kata Priyo kepada detikcom, Selasa (16/1/2016).
Pimpinan Golkar hasil Munas Ancol bersama sejumlah sesepuh Golkar seperti Akbar Tandjung, BJ Habibie, Siswono Yudo Husodo, dan lain-lain sebenarnya sudah mendukung segera digelar Munas bersama. Bahkan Mahkamah Partai Golkar sudah mempersiapkan sidang untuk segera merancang Munas bersama, seperti apa perkembangan dorongan Munas bersama Golkar, simak wawancara lengkap dengan Priyo yang juga eks Wakil Ketua DPR dari Golkar sebagai berikut:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secepatnya, saya dengar besok ada tanda-tanda Mahkamah Partai berembug untuk masalah itu, apakah sudah mulai sidang atau belum itu wewenang Mahkamah Partai. Tapi saya dengar besok sudah mulai siap-siap memutuskan masa depan Partai Golkar.
Kapan waktu terbaik untuk Munas yang sudah dibahas di internal Golkar Ancol?
Jadi begini sekarang ini satu-satunya institusi yang masih terdaftar di Kemenkum HAM adalah Mahkamah Partai Munas Riau yang diketuai Pak Muladi, kemudian dipimpin oleh Pak Natabaya, Pak Djasri Marin, Aulia Aman Rahman, dan Andi Mattalata. Legal standing mereka masih sah di mata Kemenkum HAM dan Mahkamah Partai bisa melakukan terobosan hukum karena Partai Golkar terancam kehidupannya.
Kapan munas yang ideal menurut pandangan saya secepatnya. Jangan terlalu lama, jangan lebih dari dua bulan Tapi terserah Mahkamah Partai. Menjelang September sudah persiapan Pilkada serentak tahapan kedua, kalau tidak bisa mengejar kita akan ketinggalan.
Lalu siapa penyelenggara Munas bersama?
Ada beberapa opsi, kemungkinan nomor satu penyelenggaranya adalah kedua belah pihak, dari kedua DPP yang sekarang sudah tidak sah itu, tidak diakui itu, tapi kedua belah pihak jadi peserta. Opsi kedua, penyelenggaranya adalah diputuskan oleh Mahkamah Partai, misal untuk meneruskan kepengurusan Riau, tapi implikasinya berat karena Riau sudah tutup usia per 31 Desember 2015.
Atau opsi ketiga ialah atas dasar terobosan hukum Mahkamah Partai membentuk kepanitiaan adhoc atau mungkin presidium transisi atau apa pun namanya yang di situ dihuni orang-orang tokoh senior yang dihormati oleh kedua belah pihak di antaranya Pak Jusuf Kalla, Pak Habibie, Pak Akbar Tandjung, Pak Siswono, perwakilan kedua belah pihak Pak Agung dan Pak Ical misalnya, kemudian tokoh lain seperti Pak Ginandjar, Pak Abdul Ghafur, dan tokoh senior lain. Kalau nama-nama itu yang dicantumkan saya kira semua pihak akan merasa nyaman.
Lalu bagaimana dengan pesertanya, sementara pengurus Golkar sudah terbelah sampai daerah?
Pesertanya mestinya adalah kedua belah pihak untuk keadilan ialah dari kubu Ancol maupun Bali. Dokumennya dilegalisir baru keabsahannya diputuskan. Yang kedua, kedua pengurus melebur jadi satu dengan cara presidium transisi menggelar musda-musda baru di daerah kemudian terkonsolidasi pengurus yang tunggal. Tapi saya tetap berpendapat yang paling wisdom pesertanya adalah kedua belah pihak.
Pertanyaan terbesarnya ialah jika kedua belah pihak tidak sepakat soal Munas bersama. Apakah Munas tetap akan digelar?
Kalau ada yang tidak setuju ya kemungkinan harus ditinggal karena pihak-pihak itulah yang merusak partai Golkar. Apalagi Presiden Jokowi sudah memberikan payung agar Golkar bisa menyelenggarakan Munas dengan caranya sendiri.
Lalu apa yang dilakukan kedua kubu saat ini untuk mengarah ke islah permanen?
Ada kalanya kita menghilangkan perbedaan di antara kita , ada kalanya kita semua mencari persamaan-persamaan yang mengarah pada persatuan Golkar. Perbedaan tajam kita kesampingkan untuk mengadakan Munas bersama.
Oke, jika Munas jadi digelar siapa yang boleh maju sebagai caketum Golkar?
Untuk fairness dan lain sebagainya dalam Munas ini hendaknya jangan ada larangan siapa pun maju asal memenuhi persyaratan sesuai dengan AD/ART. Tidak perlu ada larangan itu tidak boleh masuk kayak kemarin saya nggak boleh masuk tidak ada lagi. Semua disandingkan dan kemudian kita berangkulan bersama-sama.
Apakah setelah Munas Golkar akan menjadi bagian dari parpol pendukung pemerintahan?
Tradisi Golkar selama ini memang ya inheren dengan pemerintah, Golkar tidak terbiasa memposisikan sebagai oposisi sebenarnya. Meskipun ada yang berpendapat oposisi itu tidak kalah terhormat saya kira itu sah-sah saja. Tapi kalau Golkar berkehendak bersama-sama dengan pemerintahan saya kira itu kembali ke jati diri Golkar dari sononya, karena Golkar tidak ada tradisi menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan.
Apakah Golkar akan meminta menteri jika bergabung di barisan pendukung pemerintah?
Golkar itu partai pemenang nomor dua di republik ini. Bukan tabiat Golkar untuk meminta menteri tapi jika Golkar berkehendak untuk mendukung pemerintahan ini, saya kira siapapun presidennya sudah tentu akan punya perhitungan tersendiri. (van/tor)
