Ketua KPK: Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Pajak Akan Jadi Sasaran

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa kepemimpinannya di lembaga antirasuah itu akan memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi. Agus menekankan integrasi antara penindakan dan pencegahan.

"Kami tujuannya jelas selama 4 tahun. Insya Allah kepemimpinan kami di sini kemudian kami bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam arti indikasi-indikasi pemberantasan korupsi dapat diukur dengan baik," ucap Agus di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2016).

Agus mengatakan hal tersebut saat menemui awak media dalam pertemuan dengan Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan, Deputi Penindakan Heru Winarko, Direktur LHKPN Cahya Harefa, dan Direktur Gratifikasi Giri Suprapdiono. Ini merupakan diskusi Agus yang pertama dengan awak media semenjak menjabat sebagai Ketua KPK.

Foto: Dhani Irawan/detikcom

Agus menyebut bahwa penindakan tidak akan berkurang tajinya. Namun, lanjut Agus, pencegahan juga tidak akan mengendor agar ke depan daerah-daerah tertentu yang terindikasi tindak pidana korupsinya tinggi bisa teratasi.

"Integrasi yang baik antara penindakan dan pencegahan, penindakan apakah akan berkurang? Tidak, penindakan sebagai landasan melakukan pencegahan," kata Agus.

Agus mencontohkan seperti di Riau ketika 3 gubernurnya berurusan dengan korupsi. Menurut Agus, KPK juga harus melakukan perbaikan melalui pencegahan agar daerah tersebut nantinya menjadi lebih baik.

"Akan sangat berdosa sekali kalau teman-teman di Riau, kita menindak tapi perbaikan tidak kita lakukan dengan baik," sebut Agus.

Lebih lanjut lagi, Agus menyinggung perihal kunjungan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan ke KPK beberapa waktu lalu. Agus menyebut bahwa pemerintah fokus ke tindak pidana pencucian uang terkait perpajakan.

"Kunjungan Pak Luhut, pemerintah fokus ke TPPU terkait perpajakan itu juga menjadi sasaran kami ke depan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan saran dengan baik," kata Agus.

Selain itu, Agus mengatakan beberapa fokus KPK ke depan di bidang pencegahan dan penindakan yaitu terkait dengan sumber daya alam, pengelolaan barang milik negara dan aset pemerintah. Menurutnya, hal tersebut harus dibenahi dan KPK harus turun tangan.

"Kita menangani terkait sumber daya alam, kemudian menangani pengelolaan barang milik negara, banyak aset pemerintah yang hilang tidak karuan dan terkait pencegahan integrasi terutama kita juga akan membuat program aplikasi kemudian bekerja sama dengan banyak pihak," kata Agus. (dhn/imk)