Gafatar Bikin Resah, Ketua MPR: Aparat Harus Menindak Tegas!

Jakarta - Laporan-laporan soal orang yang pergi tanpa pamit banyak ditemukan. Diduga, orang-orang itu pergi bergabung ke Gerakan Fajar Nusantara alias Gafatar. MPR ingin agar aparat penegak hukum bersikap tegas.

"Tentu kalau sudah meresahkan, menghilangkan orang, aparat penegak hukum harus menindaknya," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di Gedung Parlemen Pusat, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Menurut Zulkifli, soal Gafatar bukan lagi wilayah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberi fatwa, tapi wilayah aparat penegak hukum. Zulkifli menyadari sebenarnya tugas memberi pemahaman kepada masyarakat soal ideologi Indonesia adalah tugas MPR juga.

"Kita kan sudah final, NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, itu sebenarnya langkah mundur," kata Ketum PAN ini.

MPR akan terus melakukan pencerahan ke masyarakat soal pentingnya empat pilar kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika). Sementara, MUI bisa mengimbau masyarakat agar tak mudah terperdaya. (dnu/tor)