Soal Reshuffle, Tjahjo: Kami Harus 'TNI'

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak mau bicara banyak soal reshuffle kabinet. Dia menegaskan reshuffle sepenuhnya hak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya tidak komentar. Hari ini juga jika Bapak Presiden memutuskan saya diganti, pun kita harus TNI (taat nurut instruksi). kita kan pembantu presiden, yang mengevaluasi dan menilai menteri yang berwenang adalah presiden,"

Pernyataan itu disampaikan Tjahjo kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Tjahjo mengatakan, dirinya yakin Jokowi mendengar berbagai masukan dari parpol soal reshuffle kabinet jilid II ini. Namun dia tidak tahu apa sikap yang akan diambil Presiden.

"Soal keputusan yang tahu adalah Presiden," ujarnya. Ketika ditanyakan apakah kebutuhan reshuffle mendesak, Tjahjo juga meminta agar hal itu dikonfirmasi saja ke Jokowi.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik ke BUMN dan mendukung Pansus Pelindo II yang rekomendasinya adalah mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno saat berpidato di Rakernas I PDIP. Saat ditanyakan hal itu, Tjahjo menilai komentar pedas Mega tak menyasar agar Rini dicopot.

"Kalau kita cermati, bukan Bu Rininya, tapi beliau ingin BUMN jangan sampai menjadi beban pemerintah. BUMN harus memberikan kontribusi kepada pemerintah, maupun meningkatkan kesejahterakan rakyat memberikan stimulan untuk pemerataan pembangunan. intinya ke situ," jelas Tjahjo. (hri/tor)