.webp)
"Jadi kita sudah mendapatkan surat resmi dari Mbah Moen yang menyatakan bahwa sesuai ajaran agama Islam kalau ada pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya tentunya berdamai. Tapi tata cara berdamai ada banyak cara sejauh tidak melanggar AD/ART dan Mbah Moen minta kepada saya tertulis supaya menerima Romi untuk ikut di kepengurusan muktamar Jakarta," kata Djan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Senin (11/1/2016).
Permintaan Mbah Moen disetujui Djan. "Saya nyatakan kepada Beliau (Mbah Moen) saya akan bersedia menerima Beliau (Romi) untuk bergabung di kepengurusan muktamar Jakarta," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menkum HAM Yasonna Laoly juga sudah mencabut SK kepengurusan Romi. "Sejak dikeluarkannya putusan MA yang menyatakan Muktamar Jakarta adalah yang sah, kalau sampai ada orang yang tidak berhak dan tidak berwenang menggunakan nama PPP itu adalah sifatnya pemalsuan. Hukumnya itu pidana," tegas dia.
Karena itu seluruh produk yang digulirkan Romi melalui kepengurusan Muktamar Bandung menurut Djan ilegal termasuk bila Romi menunjuk Plt Ketum karena kepengurusan disebut Romi kembali ke Muktamar Bandung.
"Ilegal. Melanggar hukum tindak pidana pemalsuan, menggunakan nama PPP dengan tidak sah," ujarnya.
Meski islah digaungkan, Romi sambung Djan belum pernah berkomunikasi dengan dirinya. Djan menunggu pasif respons Romi terkait kepengurusan partai.
"Kalau Beliau mau ketemu saya, boleh atuh. Yang nggak saya kenal saja saya kasih apalagi yang nggak saya kenal, pasti saya terima. Cuma ini baru kabar burung angin berembus," tuturnya.
Romi memang menyebut kepengurusan PPP kini kembali ke Muktamar Bandung pasca dicabutnya SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya. Romi di Muktamar Surabaya terpilih menjadi Ketum. Namun karena SK kepengurusan dicabut, otomatis kepemimpinan kembali ke Suryadharma Ali hasil Muktamar Bandung dan akan ditunjuk Plt ketum lantaran Suryadharma tengah menjalani persidangan perkara korupsi.
Dia mengatakan kepengurusan Bandung akan menggelar Muktamar Islah. Pelaksanaan Muktamar akan ditentukan setelah gelaran Mukernas pekan depan.
"Kita tadi mengambil waktu tentatif. Tapi di bulan Januari ini kita rencanakan akan ada muktamar. Tapi tentang kapan, dimana itu tergantung dengan mukernas," kata Romi usai menggelar rapat konsolidasi kepengurusan Muktamar Bandung, Jumat (8/1).
Romi yang menjabat Sekjen PPP hasil Muktamar Bandung ini berharap, muktamar islah dihadiri kepengurusan Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz. Muktamar ini penting untuk menyatukan dua kubu di internal.
"Yang paling penting adalah adanya kesepakatan pada malam ini untuk menyelesaikan semua konflik di PPP dan menerima usulan para senior untuk menggelar islah. Tidak lagi dipersoalkan muktamar VIII atau IX atau 8,5. Tapi ini adalah muktamar islah sebagaimana diinginkan pemerintah yang merangkul seluruh komponen. Kami yang sedang menempuh proses hukum juga akan menyesuaikan terhadap keputusan untuk melakukan muktamar islah ini," tutur Romi. (fdn/tor)
