Fahri Hadapi Badan Penegak Disiplin, Ketua FPKS: Semoga DPP PKS Bijaksana

Jakarta - Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS memanggil Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah malam ini. Ketua FPKS DPR Jazuli Juwaini berharap DPP PKS bijaksana.

Sebenarnya Jazuli Juwaini masih mempertanyakan apakah desakan agar Fahri mundur yang sangat gencar benar-benar resmi dari partai. "Ya lihat saja, perlu dicek apakah yang disampaikan Mardani dan Muzzammil adalah merupakan official dari partai, pernyataannya itu," ungkap Jazuli di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Dalam curhatnya, Fahri menyebut bahwa Ketua Bidang Polkam DPP PKS Al Muzammil Yusuf dan Wakil Sekjen DPP PKS Mardani Alisera mengungkap adanya evaluasi kinerja Fahri yang kemudian akhirnya didesak mundur sebagai Wakil Ketua DPR. Presiden PKS disebutnya juga menyatakan hal yang sama.

"Saya sangat menyesalkan munculnya beberapa statement dari pengurus DPP. Mereka sebut-sebut ada evaluasi kinerja BPDO. Sebenarnya evaluasi kinerja itu bukan oleh BPDO. BPDO dalam UU mendapat tugas untuk memproses adanya indikasi pelanggaran. Bukan untuk evaluasi kinerja," tutur Jazuli.

Fraksi PKS di DPR sendiri disebut Jazuli belum akan mengambil langkah apa pun. Sebab F-PKS masih menunggu internal partai memutuskan mengenai nasib Fahri.

"Saya belum tahu karena katanya belum ada pemberitahuan kepada fraksi tentang itu. Sampai sekarang fraksi belum berpikir. Karena yang mengatakan dievaluasi kan dua orang itu. Mungkin mereka lebih tahu," jelasnya.

Jazuli meminta agar permasalahan ini tidak melebar dan semua pihak pun diharapkannya dapat bijaksana. Perihal Fahri yang dinilai melakukan kesalahan, ia menyerahkan semuanya ke mahkamah partai.

"Persoalan Saudara Fahri Hamzah ini kan persoalan internal PKS, saya yakin bisa diselesaikan dengan baik. Saya berharap Pak Fahri Hamzah kooperatif, dan juga pimpinan DPP PKS akan bersikap arif dan bijaksana," beber Jazuli.

"Percayakan kepada kami dari internal. Kalau salah atau tidak kan ada mahkamahnya, biar mahkamah yang memutuskan. Mekanisme lagi diproses dan harus diikuti," tutupnya.

(elz/van)