Fahri Hamzah: Soal Kritik BUMN, Ibu Mega Benar

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil peran BUMN yang dinilainya kini sudah seperti korporasi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengamini kritik Megawati itu.

"Ibu Mega yang benar. BUMN adalah instrumen negara untuk menyebarkan kesejahteraan, bukan untuk berbisnis. Oh iya betul, saya termasuk yang mengkritik BUMN yang memiliki konsep 'B to B'. Salah itu kalau BUMN berpikir business to business," ungkap Fahri.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rakernas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakpus, Minggu (10/1/2015). Fahri pun menyebut seharusnya BUMN dijadikan instrumen negara untuk menyebarkan kesejahteraan, bukan dijadikan sarana untuk mencari untung.

"Bukan instrumen negara untuk berbisnis. Salah itu cara berpikirnya. Makanya kritik beliau, kalau negara bisa bisnis ini, bisa bikin ini, bikin itu, so what?" ucap Fahri.

"Itu modalnya dari siapa? yang banyak kerja siapa? untuk siapa? Itu kepentingan negara itu. Bukannya kita bikin ini, bikin itu. Jadi rakyat dapat apa, dan akumulasinya pada kesejahteraan rakyat," sambung politisi PKS itu.

Sementara itu Mensekneg Pratikno yang juga hadir dalam Rakernas PDIP menyebut bahwa apa yang disampaikan Megawati sesuai dengan UUD 1945. Namun Pratikno enggan menjawab gamblang apakah maksud Megawati adalah untuk menyindir Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Memang pasal 33 UUD kan mengatakan perekonomian disusun usaha secara bersama. Disusun itu kan kata kerja aktif. Bentuk kepedulian negara, bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat adalah melalui BUMN," jelas Pratikno di lokasi yang sama.

"Nggak itu normatif, bahwa BUMN tidak boleh disamakan dengan korporasi swasta. BUMN tidak boleh pertimbangan-pertimbangan aksinya dan orientasinya bisnis. Normatif lah," tutupnya.
(elz/dnu)