Permasalahan muncul ketika Golkar dari dua kubu mengajukan dua nama calon ketua DPR yang berbeda untuk menggantikan Novamto. Kubu Aburizal Bakrie mengusulkan Ade Komarudin, sementara kubu Agung Laksono mengusulkan nama Agus Gumiwang Kartasasmita.
Awalnya pimpinan DPR berencana memproses pengajuan nama calon ketua DPR pengganti Novanto itu. Namun setelah Menkum HAM mencabut SK Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, masalah baru pun muncul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut tak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Mengenai kepengurusan pimpinan Golkar, DPR disebutnya mengakui hasil Munas yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie.
"Kalau SK sudah selesai, karena apapun kontroversinya Munas yang diakui Munasnya Pak Aburizal. Surat itu sudah masuk dan dibaca di Paripurna. Tinggal besok penjadwalan aja," ungkap Fahri di JIExpo Kemayoran, Jakpus, Minggu (10/1/2015).
Untuk itu, DPR rencananya akan menggelar Rapim sebelum Rapat Paripurna pada Senin (11/1) besok untuk membahas hal tersebut. Kemudian penjadwalan pelantikan ketua DPR yang baru dikatakan Fahri akan diputuskan di Badan Musyawarah (Bamus).
"Kita rapatkan dulu di Bamus besok. Kita ada Bamus paginya, Paripurna digeser agak siang sedikit. Bamus jam 09.00 WIB, paripurna jam 11.00 WIB. Di Bamus kita bahas," tutup politisi PKS itu.
(elz/khf)