Megawati Bicara Keras Soal BUMN, PDIP: Tak Perlu Ditafsirkan Lagi

Jakarta - Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDIP menyentil BUMN. Apakah ini berarti PDIP menginginkan adanya reshuffle untuk Menteri BUMN Rini Soemarno?

"Apa yang disampaikan Ibu Mega sebagai Ketum partai sudah terbuka, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi," ungkap Ketua DPP PDIP Pramono Anung di lokasi Rakernas PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakpus, Minggu (10/1/2016).

Meski tidak secara gamblang, Pramono terkesan menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Megawati memang ditujukan untuk Rini. Nama Rini sendiri memang sudah berkali-kali diterpa angin bahwa akan didepak dari Kabinet Kerja.

"Bu Mega menyampaikannya secara terbuka dan sudah menjadi konsumsi publik. Tidak perlu penafsiran apa-apa," tukas Pramono.

"Sudah terbuka, tidak perlu ditafsirkan apa-apa," tambahnya ketika dikonfirmasi ulang.

Presiden Joko Widodo sendiri sempat memberikan pengarahan kepada kader-kader PDIP dalam Rakernas ini. Dalam pengarahan tertutup itu, Jokowi disebut tidak menyinggung soal isu reshuffle yang sedang santer dibicarakan.

"Dalam pengarahan tertutup sama sekali tidak dibicarakan tentang reshuffle kabinet," tegas Pramono.

Lantas apakah ada tanggapan dari Jokowi mengenai sindirian Megawati terkait BUMN?

"Beliau tidak menyinggung itu, tapi lebih pada menekankan tadi. Bahwa ini adalah tahun percepatan kerja, perlu bekerja lebih keras dan giat. Dan tidak punya banyak waktu jadi ya kerja," jawab Pramono yang juga Seskab itu.

Terkait pernyataan Megawati yang cukup keras tersebut, Pramono tidak mengungkapakkan apakah ada maksud tersirat atau tidak. Termasuk apakah yang disindirnya adalah Rini sebagai Menteri BUMN, atau Kementerian BUMN itu sendiri.

"Yang jelas Ibu sudah menyampaikan secara terbuka, tidak perlu lagi ditafsirkan apa-apa," ujar Pramono.

Sebelumnya, Megawati menyindir keras BUMN yang disebutnya sekarang sudah seperti korporasi. Ia juga menyinggung soal kasus korupsi Pelindo II di mana Pansus Pelindo II yang diketuai anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Piataloka sudah memberikan rekomendasi agar Menteri BUMN Rini Soemarno diberhentikan.

"BUMN diperlakukan sebagai korporasi swasta, bisnis semata. Yang mengedepankan pendekatan bussiness to business. Atas hal tersebut, PDIP memberi perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan UU tentang BUMN," beber mega dalam pidato politiknya, Minggu (10/1).


(elz/khf)