Nurdin Halid: Munas Bukan Hal Tabu, Tapi DPD I Golkar Tidak Menghendaki

Jakarta - Waketum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid menegaskan Munas atau Munas Luar Biasa (Munaslub) tidak mungkin digelar tahun ini. Alasannya DPD I tidak menghendaki pelaksanaan Munas.

"Munas bukan hal tabu kalau digelar sesuai AD/ART. Yang punya suara itu DPD I dan DPD I tidak menghendaki Munas," kata Nurdin Halid saat dikonfirmasi, Jumat (8/1/2016) malam.

Nurdin menyebut pernyataan Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo soal peluang munaslub untuk menyelamatkan Golkar merupakan hal wajar. Sebab Bambang menurut Nurdin juga menegaskan pelaksanaan Munas yang harus sesuai aturan partai.

(Baca juga: Beda dengan Nurdin Halid, Bamsoet: Munas atau Munaslub Bisa Digelar)

"Bamsoet benar, bisa Munas asal sesuai AD/ART. Minimal ada 2/3 DPD I yang meminta. Tapi DPD I kenyataannya tidak berkehendak melakukan Munas," sambung Nurdin.

Atas dasar itu, Nurdin menyebut wacana pelaksanaan Munas akan sia-sia. Nurdin berkukuh menyebut penyelenggaraan Munas tak bisa dilakukan. "Nggak mungkin Munas. Siapa penyelenggaranya? Bisa liar nanti Munasnya," ujar dia.

Kubu Aburizal Bakrie mengumpulkan pengurus DPD Ise-Indonesia di Bali pada Senin (4/1). Mereka memang sepakat menolak Munas 2016. Golkar kubu Ical juga berencana menggelar Rapimnas pada akhir bulan ini.

Sebelumnya pada pertemuan politikus senior Golkar, disepakati 3 cara menyelesaikan kisruh internal gara-gara sengketa dualisme kepengurusan.

(Baca juga: Ini Tiga Cara Selamatkan Golkar dari Hasil Pertemuan dengan Akbar Tandjung)

Pertama, pembentukan presidium transisi yang akan bertugas menyelenggarakan Musyarawah Nasional Partai Golkar.

Cara kedua, menggabungkan dua kubu yakni pihak Munas Ancol dan Bali untuk membentuk tim perunding. Tim ini bertugas merancang pelaksanaan Munas. Langkah terakhir untuk menyelamatkan Golkar adalah dua belah pihak yakni kubu Agung dan Ical untuk memperpanjang masa kepengurusan hasil Munas Riau.

(fdn/fdn)