"Alhamdulillah, tangan terbuka. Tapi yang penting jangan kemudian meminta untuk jabatan kementerian. Karena bagaiamana pun ini sistem presidensial, tentunya presiden yang paling mengetahui siapa yang akan diajak bergabung atau tidak," kata Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2016).
Pemerintah tetap tak akan ikut campur urusan Golkar meski ada wacana tersebut. Pemerintah, kata Pramono, akan mengikuti keputusan MA terkait kepengurusan Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi tubuh Partai Golkar memang semakin 'kronis' setelah Waketum kubu Ical yakni Nurdin Halid bermanuver. Dia mengumpulkan pimpinan DPD I dan berwacana untuk dukung pemerintah. Selain itu Nurdin juga menegur mantan Ketum Golkar yang juga Ketua Wantim, Akbar Tandjung karena mendorong Munaslub.
Tak hanya itu, perpecahan juga terjadi di tubuh Fraksi Partai Golkar. Tanpa tedeng aling-aling, Setya Novanto langsung merotasi jabatan di fraksi hingga alat kelengkapan dewan. (bpn/fdn)











































