Beda dengan Nurdin Halid, Bamsoet: Munas atau Munaslub Bisa Digelar

Jakarta - Kubu Aburizal Bakrie mulai terbelah. Sebagian pengurus Golkar hasil Munas Bali mulai memikirkan Munas sebagai solusi penyelamatan Golkar.

Bendum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mulai bicara peluang Munaslub untuk menyelamatkan Golkar.  "Sejauh memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART partai Golkar, Munas/Munaslub dapat saja digelar," kata Bambang kepada detikcom, Jumat (8/1/2016).

Namun Bambang menegaskan pengalaman buruk munas abal-abal tak boleh terulang lagi. Sehingga kalau mau membuat Munas maka harus memenuhi aturan dan disepakati pihak yang berseteru.

"Kita tentu tidak ingin pengalaman buruk adanya munas abal-abal di Ancol itu terulang kembali.  Kalau mau buat Munas, selain memenuhi aturan juga harus ada kesepakatan nasional para pihak yang berseteru, para senior, sesepuh dan pinisepuh atas penyelenggaraan munas tersebut. Jangan sampai nanti pihak yang kalah dalam kompetisi berkoar-koar lagi tidak sah atau tidak demokratis," katanya.

Bambang mengingatkan kalau akhirnya digelar Munas atau Munaslub harus tunduk pada AD/ART dan azaz partai. "Sebab, jika tidak, maka Munas/Munaslub bukannya menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah baru," kata Bambang.

"Saat ini kami masih menunggu keputusan inkrah MA terkait keputusan pengadilan utara. Jadi santai saja dan menyerahkan sepenuhnya pada DPD I se-Indonesia sebagaimana ketentuan dalam AD/ART. Yakni harus didukung sekurang-kurangnya 2/3 DPD I PG se-Indonesia," katanya.

Bambang memang tak lantang bicara pro Munas seperti yang digalang Golkar kubu Munas Ancol, poros muda Golkar, dan sesepuh seperti Akbar Tandjung, Siswono Yudo Husodo, BJ Habibie, dan lainnya. Namun pernyataan Bambang ini sudah sangat maju karena berbeda dengan pernyataan Waketum Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid.

Jangankan bicara soal peluang digelarnya Munas, Nurdin Halid bahkan mengumumkan sanksi kepada Akbar Tandjung yang menggagas Munas penyelamatan Golkar.

"Dalam rangka menjaga marwah dan martabat Partai, akhirnya DPD I memberikan rekomendasi kepada DPP untuk memberi teguran pada Akbar Tanjung selaku Ketua Dewan Pertimbangan sehubungan dengan manuver yang dilakukan," ucap Waketum kubu Ical, Nurdin Halid, saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016).

Nurdin menjelaskan, manuver dimaksud adalah pernyataan Akbar Tanjung yang mendorong agar Munas digelar pada tahun 2016. Padahal, DPD berkeyakinan sesuai AD dan ART, Munas tak bisa digelar sampai tahun 2019.

"Manuver yang dilakukan Ketua Dewan Pertimbangan ini bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," terang Nurdin.

Dalam pertemuan sehari itu, disepakati bahwa DPP Golkar harus menjalankan hasil Munas 2014 di Bali di bahwa ketua umum Aburizal Bakrie. Mereka menolak Munas dipercepat ke tahun 2016, menyusul dicabutnya SK Menkum HAM untuk Golkar.

"Ketua DPD I se-Indonesia tidak berkehendak melakukan Munas ataupun Munas luar biasa sebelum 2019. Sesuai AD/ART, Munas baru bisa dilakukan atas persetujuan DPD," tegas Nurdin.

Kini dengan pernyataan Bamsoet semakin jelas perpecahan di kubu Aburizal Bakrie. Namun apakah Bamsoet melawan karena baru dicopot dari kursi Sekretaris Fraksi Golkar DPR oleh Setya Novanto? (van/trw)