Kapolda Larang Aksi Demo di Depan Gedung MK Selama Sidang Pilkada

Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menegaskan tak boleh ada demo di depan Mahkamah Konstitusi (MK) selama sidang sengketa pilkada digelar. Jika mulai ada massa, maka akan langsung dimobilisasi menuju Monas atau Parkir IRTI.

"Kalaupun nanti ada yang unjuk rasa dan massa, akan kita arahkan ke IRTI sana atau di Monas di tempat yang telah kita siapkan. Yang di tempat biasa ada demo di situ. Kemudian perwakilan yang menyampaikan gugatan," tutur Tito saat meninjau pengamanan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (8/1/2016).

"Tanggal 18 (Januari), 19 dan seterusnya kalau ada keberatan jangan membawa massa di depan karena akan mengganggu lalu lintas dan ketertiban publik. Pasti akan kita arahkan ke sana," tegasnya.

Tito menjelaskan, sebanyak 852 anggota dikerahkan untuk mengamankan MK. Mereka dibagi menjadi tiga ring.  Ring satu di dalam gedung, ring dua di halaman dan ring tiga di jalanan.

"Kemudian ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Berpakaian preman di dalam. Ada tempat escape juga kita siapkan," jelasnya.

Jika ada ketidakpuasan, Tito berharap massa menyalurkan dengan cara-cara yang baik dan tidak anarkis.

"Nantinya termohon, tanggal 18 nanti, ada keputusan mana yang boleh lanjut mana yang tidak. Itu juga akan ada kerawanan. Mungkin ada yang tidak puas. Kita mengharapkan keberatan-keberatan itu disalurkan dengan cara yang benar. Sesuai dengan prinsip UU 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum," papar Tito.

"Artinya kalau ada keberatan yang mau disampaikan ke MK silakan disampaikan dengan cara-cara yang damai. Jangan anarkis. Tidak usah juga menggunakan massa," tutupnya.

(rna/rvk)