Masih Ada 10 Gugatan, KLHK Diminta Teliti dan Jangan Sampai Lolos Lagi

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 08 Jan 2016 14:32 WIB
Foto: dok. KLHK
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertekuklutut melawan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) karena tidak bisa membuktikan tuduhan kebakaran hutan itu. Alhasil, KLHK diminta lebih teliti karena masih ada 10 gugatan terhadap 10 perusahaan di kasus serupa.

"Sebaiknya strategi KLHK diperkuat," kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) Henri Subagiyo kepada detikcom, Jumat (8/1/2015).

Seperti di PN Jakut, KLHK menggugat PT JJP dengan nilai Rp 491 miliar terkait pembakaran hutan tahun 2013 di Rohil Riau. Sidang ini masih berlangsung dan belum divonis. Menurut ICEL, di antara strategi yang disusun yaitu dengan memperkuat keterpaduan penegakan hukum perdata dengan administrasi dan pidana sekaligus.

"Harusnya seperti yang Kallista Alam. Di situ ada keseriusan pemerintah sehingga menang," kata Henri.

Di kasus itu, pemerintah selain menggugat secara perdata juga menggugat ke PTUN dan pidana serta memproses secara pidana. Sehingga gugatan Rp 366 miliar dikabulkan hingga tingkat kasasi.

"Ini kan semacam shock terapi, ada keseriusan dari pemerintah, semua jalan," ujar Henri.

Oleh sebab itu, KLHK diminta lebih serius dalam menangani 10 perusahaan yang digugat yang masih berlangsung. KLHK harus lebih hati-hati dalam menangani ganti rugi kasus kebakaran hutan.

"KLHK seharusnya menggunakan pendekatan strict liability, pembuktian lebih gampang. Tanpa harus membuktikan adanya kesengajaan dan kekalaian kebakaran, sepanjang di atas lahan konsensi ada kebakaran, maka pemilik lahan harus bertanggung jawab. Tanpa perlu membuktikan kesengajaan itu atau kelalaian membakar itu," ujar Henri.

KLHK menggugat PT BMH ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang dengan pasal perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Syarat seseorang/badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Berbuat atau tidak berbuat
2. Menimbulkan kerugian
3. Adanya kesalahan
4. Adanya hubungan sebab-akibat/kausal.

Atas dasar pasal tersebut, majelis hakim menilai KLHK tidak bisa membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara kebakaran dan tanggung jawab PT BMH. Sebab, pada September-Oktober 2014, jumlah hujan dan hari hujan sangat rendah yang menyebabkan daerah tersebut menjadi kering. Kekalahan ini sudah diprediksi karena KLHK hanya memasukkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, dan tidak mengeksplorasi UU Lingkungan Hidup. 

Sementara itu, Menteri Siti Nurbaya mengumpulkan 23 ahli hukum lingkungan untuk mempelajari kasus yang sedang ditanganinya.

"Kami di kementerian sedang menyiapkan bandingnya. Saya besok (hari ini-red) rencananya rapat dengan ahli hukum yang saya undang. Ada 23 ahli hukum lingkungan, hukum administrasi," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kemarin. (asp/asp)